Ketua DPR tak tahu surat Fadli Zon minta Jokowi tak lindungi Ahok
Merdeka.com - Pekan lalu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu isinya meminta Presiden Jokowi tidak membela Ahok dalam kasus tudingan penistaan agama. Fadli mengaku hanya menyampaikan aspirasi masyarakat yang menilai terlalu kuat intervensi Presiden atas kasus Ahok.
Ketua DPR Ade Komaruddin angkat bicara terkait surat Fadli Zon ke presiden. Dia mengaku tak tahu soal surat tersebut. Bahkan dia menilai surat tersebut bukan atas nama pimpinan DPR.
"Saya belum melihat ada surat terkait presiden tidak mengintervensi kasus Ahok, sejauh ini belum pernah ada rapim untuk membahas hal tersebut," tegas Ade saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (1/11).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Ade sependapat bahwa DPR sebagai lembaga politik bertugas menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Politisi Golkar ini berharap aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan sejumlah ormas keagamaan pada 4 November 2016 nanti tetap berjalan damai. Dia meminta semua pihak menahan diri agar tak tersulut emosi dan tak mudah terprovokasi demi menciptakan suasana kondusif.
"Kita perjuangkan hak hak yang harus didapatkan oleh masyarakat" ujar Ade.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku telah mendengar tuntutan para ulama yang akan ikut dalam demonstrasi Jumat (28/10). Para ulama, katanya, menilai bahwa Presiden Jokowi terkesan melakukan perlindungan hukum terhadap Ahok.
Aspirasi itu pun telah disampaikan Fadli kepada Jokowi dalam bentuk surat pekan lalu. Tudingan para ulama, lanjutnya, perlu diklarifikasi oleh Presiden Jokowi.
"Ya itu tadi para ulama kemarin mengatakan bahwa ini presiden seolah-olah melindungi Ahok. Ini harus diklarifikasi dan saya sudah menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk surat yang meneruskan aspirasi masyarakat agar presiden klarifikasi karena kesan itu terlalu kuat menurut mereka," tegasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaZita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi diketahui saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina.
Baca SelengkapnyaTak diundang dalam Rakernas, Presiden Jokowi menyerahkan ke PDIP selaku tuan rumah acara.
Baca Selengkapnya