Koalisi Indonesia Raya Bersatu Disarankan Tak Ajak PDIP, Ini Alasannya

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) berencana bersatu di Pemilu 2024. Wacana itu muncul setelah seluruh ketua umum parpolnya kumpul bareng Presiden Jokowi, Minggu (2/4).

Diketahui hadir Ketua umum Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan PAN dalam pertemuan tersebut. Hanya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum NasDem Surya Paloh yang tak hadir karena sedang di luar negeri.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, peluang bergabungnya KIB dan KIR menjadi Koalisi Indonesia Raya Bersatu sangat terbuka lebar. Terlebih desas-desus koalisi besar sudah didengungkan sejak awal oleh Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.

Jamiluddin menyarankan sebaiknya koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PPP dan PKB ini tak perlu melibatkan PDIP. Sehingga, Pemilu 2024 tetap memiliki tiga pasang capres dan cawapres.

"Koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," ujar Jamiluddin kepada merdeka.com, Senin (3/4).

Menurut dia, jika koalisi besar ini tanpa PDIP, maka nantinya parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut mau tidak mau harus mengusung capres dan cawapres sendiri. Hal ini demi mencegah keterbelahan di Pemilu 2024.

"Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat," kata dia.

Untung Rugi

Jamiluddin lalu mengungkap untung rugi adanya koalisi besar di Pemilu 2024. Peluang terjadinya hanya dua pasang capres-cawapres semakin besar juga.

"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat," kata dia.

Sementara ruginya jika Koalisi Besar ini terbentuk, akan terjadi dua pasangan. Rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan. Apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen.

Selain itu, lanjutnya, keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.

"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah dihadapan pemerintah,” tutur dia.

Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah.

"Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR," tutur dia.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com