Komnas HAM Dukung Penundaan Pilkada Demi Hak Kesehatan Publik

Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mendukung langkah pemerintah, DPR dan KPU yang menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 karena alasan wabah virus corona atau Covid-19. Ia mengatakan pertimbangan keselamatan warga negara memang perlu diprioritaskan di tengah wabah penyakit.

"Saya melihat ini kewajiban negara untuk bisa melindungi kesehatan warga negara, mau tidak mau hak politik kita tunda sementara," kata Amir dalam diskusi Pemilu dalam Pandemi Covid-19, Senin (6/4).

Selain kesehatan masyarakat, keselamatan penyelenggaraan Pemilu juga perlu diperhatikan. Bila Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan, maka tak ada yang bisa menjamin keselamatan para penyelenggara.

Tidak menutup kemungkinan, warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya menularkan wabah ke penyelenggaraan Pemilu.

"Kalau semua terjangkit bagaimana bisa melaksanakan ini," ujarnya.

Amir melanjutkan, produksi dan distribusi surat suara ke daerah juga menjadi kendala terbesar jika Pilkada Serentak 2020 tetap harus dilaksanakan. Di tengah pandemi Covid-19, produksi surat suara tidak dapat dilakukan. Terlebih setelah pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ruang aktivitas masyarakat dipersempit.

"Sederhana saja, surat suara di mana? Apakah ada hari ini percetakan siap?" ujarnya.

"Kalau minggu ini sampai pekan depan ada yang lockdown dan PSBB dilaksanakan, ya pergerakan tidak bisa jalan kan. Ini saya mau bilang situasional seperti ini hak politik bisa dihentikan sementara. Bukan mau batasi hak demokrasi orang tapi demi menyelamatkan demokrasi dan hidup orang," pungkasnya.