Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU Imbau Lembaga Survei Ungkap Pendanaan Supaya Kredibel

KPU Imbau Lembaga Survei Ungkap Pendanaan Supaya Kredibel Gedung KPU. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengimbau lembaga survei transparan dari segi profil lembaga, metode, sampai pendanaan. Hal itu sebagai pertanggungjawaban atas hasil survei yang disampaikan ke publik.

KPU sendiri tidak memiliki kuasa untuk melakukan kontrol terhadap lembaga survei.

"Lembaga-lembaga survei ini yang melakukan survei terhadap hasil pemilu ini yang paling penting adalah lembaga ini kredibel, kemudian bersedia mempublikasikan tentang profil lembaga survei tersebut, kemudian kalau ada biaya yang digunakan untuk survei itu darimana, kemudian metode seperti apa," ujar Hasyim di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Sementara, Hasyim menyebut hukuman terhadap lembaga survei abal tidak tepat. Harapannya justru pada media yang memiliki peran tidak mempublikasikan lebih luas lembaga tidak kredibel.

"Ada peran publik media enggak keluarkan yang aneh-aneh begini," ucapnya.

Hasyim menyebut survei memiliki peran agar publik tahu perkiraan lebih awal hasil Pemilu. KPU sendiri diuntungkan dengan adanya survei Pemilu.

"Demikian juga survei tentang seberapa besar masyarakat tahu tentang penyelenggaraan pemilu. Berapa banyak pemilih yang sudah tau misalkan coblosan Pilpres dilakukan pada tanggal 17 April 2019," jelasnya.

"Kemudian hasil survei menjadi ukuran bagi KPU. Misalnya sosialisasi KPU masih kurang misalkan," lanjut Hasyim.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ikrar Nusa Bhakti Sindir ‘Framing’ Lembaga Survei Unggulkan Capres Tertentu
Ikrar Nusa Bhakti Sindir ‘Framing’ Lembaga Survei Unggulkan Capres Tertentu

Kredibilitas lembaga survei dipertanyakan jelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Citra KPU Menguat Versi Litbang Kompas, Hasyim Asy’ari: Penilaian Publik Dinamis
Citra KPU Menguat Versi Litbang Kompas, Hasyim Asy’ari: Penilaian Publik Dinamis

Menurut Hasyim, catatan 74 persen menjadi penanda untuk evaluasi perbaikan kinerja agar lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ini Tanggapan KPU Banyak Kritik Sirekap Bermasalah
VIDEO: Ini Tanggapan KPU Banyak Kritik Sirekap Bermasalah

Pihaknya menegaskan bahwa kehadiran Sirekap justru membantu pemilih dan partai politik.

Baca Selengkapnya
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR

Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Lembaga Survei Terverifikasi KPU Ikut Penghitungan Quick Count Pemilu 2024
Ini Daftar Lembaga Survei Terverifikasi KPU Ikut Penghitungan Quick Count Pemilu 2024

33 lembaga dinyatakan KPU RI berstatus tersertifikasi dan terdaftar di database.

Baca Selengkapnya
Sebelum Putuskan Golput, Ketahui Pentingnya Berpartisipasi dalam Pemilu
Sebelum Putuskan Golput, Ketahui Pentingnya Berpartisipasi dalam Pemilu

Keikutsertaan dalam pemilu memiliki sejumlah keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPU Ungkap Soal Suara PSI 'Tiba-Tiba' Naik Menjadi 3,13 Persen
VIDEO: KPU Ungkap Soal Suara PSI 'Tiba-Tiba' Naik Menjadi 3,13 Persen

Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Ini yang Digali Dewan Etik Persepi Terkait Perbedaan Hasil Survei Pilkada Jakarta LSI dan Poltracking
Ini yang Digali Dewan Etik Persepi Terkait Perbedaan Hasil Survei Pilkada Jakarta LSI dan Poltracking

Rapat dewan etik Persepi akan dilakukan secara tertutup malam ini, Senin (28/10), dengan sejumlah materi pembahasan.

Baca Selengkapnya
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini

Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan

UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.

Baca Selengkapnya
Persepi Panggil LSI Terkait Hasil Survei Pilkada Jakarta yang Berbeda Jauh
Persepi Panggil LSI Terkait Hasil Survei Pilkada Jakarta yang Berbeda Jauh

LSI memenangkan pasangan Pramono-Rano selang satu bulan rilis terakhir. Berbeda dengan hasil lembaga survei lainnya.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan KPUD: Jaga Kemurnian Suara Pemilih Dari TPS Sampai Rekapitulasi Nasional
Ketua KPU Ingatkan KPUD: Jaga Kemurnian Suara Pemilih Dari TPS Sampai Rekapitulasi Nasional

Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Baca Selengkapnya