KPU Kota Surakarta Tetapkan 1.244 Daftar Pemilih Tambahan

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1.244 orang. Penetapan pemilih yang pada 17 April 2019 akan menggunakan pindah memilih tersebut ditetapkan pada Rapat Pleno KPU, Minggu (17/2) malam.

Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Startin mengatakan dari jumlah tersebut 478 merupakan pemilih perempuan dan 766 lainnya adalah pemilih laki-laki. Selain jumlah tersebut, lanjut Nurul, KPU Kota Surakarta masih akan menetapkan DPTb tahap kedua pada 17 Maret 2019.

"Dengan bertambahnya DPTb tersebut maka KPU Kota Surakarta sudah menetapkan tambahan 1 TPS di Rutan Kelas IA Surakarta," ujar Nurul, Senin (18/2).

Dengan penambahan DPTb tersebut, jumlah DPT yang semula 421.301 naik menjadi 422.689 pemilih.

Terkait progres pelaksanaan tahapan pemilu 2019, Nurul menyampaikan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih untuk menggunakan haknya. KPU juga membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) sebanyak 55 orang. Mereka berasal dari 11 basis pemilih strategis.

"Mereka ini juga representasi dari 5 wilayah kecamatan di Solo. Tujuannya agar meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi," jelasnya.

Terkait persiapan logistik, Nurul menerangkan, KPU Kota Surakarta akan memulai proses penyortiran dan pelipatan pada 19 hingga 24 Februari besok. KPU Surakarta saat ini baru menerima surat suara untuk presiden dan wakil presiden sebanyak 430.439 lembar.

"Saat ini KPU Surakarta masih menyelesaikan perakitan kotak suara sebanyak 8.718. Akan kita selesaikan sampai 21 Februari besok," jelasnya.

KPU Kota Surakarta juga merencanakan dan mempersiapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Pemilihan Umum. Pihaknya sudah mempersiapkan sarana dan prasarana serta personil untuk mendukung kegiatan penyampaian hasil penghitungan cepat tersebut.

"Meskipun secara resmi penghitungan suara tetap melalui rekapitulasi secara berjenjang, namun ini sebagai bentuk transparansi agar masyarakat, bisa memantau hasil penghitungan suara dan rekapitulasi yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu," pungkas Nurul.