KPU MoU dengan PT Pos agar logistik pemilu sampai ke negara sulit dijangkau
Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan, alasan KPU menandatangani MoU dengan PT. Pos Indonesia (Persero) terkait pendistribusian logistik pemilu nantinya.
Menurut Pram, sapaan akrabnya, kerja sama dilakukan untuk mengantisipasi pendistribusian ke daerah-daerah dengan geografis yang sulit untuk dijangkau.
"Prinsip utamanya untuk antisipasi daerah-daerah yang geografisnya sulit," ungkap Pram, di kantornya Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas distribusi logistik Pemilu di Papua? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa tugas utama KPPS Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Apa itu PPS pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
Pram memberikan contoh, untuk pemilu 2019 di luar negeri, masih ada negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kata dia, ini merupakan salah satu daerah yang dimaksud KPU memiliki akses yang sulit dijangkau dalam pendistribusian logistik.
"Maka PT. Pos bisa akses ke sana. Negara seperti itu masih ada," kata dia.
Selain itu, berbicara mengenai pendistribusian logistik KPU. Pram juga menjelaskan progres distribusi untuk pilkada serentak pada tahun ini yang tidak lama lagi akan digelar.
Pram mengklaim, rata-rata logistik sudah didistribusikan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota di daerah yang akan mengadakan pesta demokrasi.
Menurut dia, hingga kini pihaknya pun belum mendapatkan informasi adanya daerah yang terlambat dikirimkan logistik.
"Rata-rata sudah. Surat suara sudah sampai di Kabupaten/Kota. Sudah juga disortir. Sudah dilipat lalu ada pengepakan," ujar Pram.
Dia pun berharap tidak ada kendala pendistribusian logistik untuk 17 provinsi yang mengikuti pilkada serentak tahun ini. Pilkada sendiri akan digelar serentak pada tanggal 27 Juni 2018.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak delapan belas sepeda motor dan delapan gerobak sapi membawa logistik Pemilu.
Baca SelengkapnyaIndonesia segera akan memasuki pesta demokrasi 2024. Pos Indonesia terus mempersiapkan diri untuk mendukung suksesnya hajatan besar ini.
Baca SelengkapnyaKPU mengantisipasi pertarungan capres dan cawapres berlangsung dua putaran, kendati pendaftaran peserta Pilpres 2024 belum dibuka.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau lantaran keterbatasan waktu.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membenarkan penggunaan pesawat jet pribadi oleh anggota KPU RI.
Baca SelengkapnyaSurat suara kemudian didistribusikan ke Gudang KPU kabupaten dan kota dengan 23 kontainer
Baca SelengkapnyaUntuk menjangkau TPS wilayah terpencil di wilayah Papua Tengah, KPU menggunakan helikopter dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJumlah logistik yang didistribusikan sebanyak 205 kotak suara dan 51.305 plus dua persen surat suara
Baca SelengkapnyaPenjelasan lengkap KPU soal TKI Taiwan yang sudah terlebih dahulu menerima surat suara Pemilu
Baca SelengkapnyaJika nantinya kajian tersebut dianggap memenuhi syarat pelanggaran Pemilu, maka tidak menutup kemungkinan adanya PSU.
Baca SelengkapnyaGOR dapat dimanfaatkan sebagai gudang logistik untuk mendukung Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaTingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca Selengkapnya