KPU Targetkan Penyaluran Santunan untuk Petugas KPPS Meninggal Dimulai Pekan Depan

Merdeka.com - Sampai saat ini, jumlah petugas KPPS meninggal dunia sebanyak 230 orang. Sedangkan jumlah pengawas Pemilu yang meninggal sebanyak 55 orang. KPU telah mengusulkan uang santunan bagi para petugas ini disalurkan mulai pekan depan.

Ketua KPU RI, Arief Budiman menyampaikan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan jumlah santunan untuk petugas yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta. Sementara untuk petugas yang sakit sampai Rp 30 juta, tergantung dari jenis penyakit yang dideritanya.

"Pembahasannya tinggal dipastikan keputusan besaran dan mekanisme penyaluran. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dilakukan proses awalnya," jelasnya di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Arief mengatakan, pihaknya harus melakukan verifikasi terlebih dulu sebelum santunan disalurkan. Pihaknya memverifikasi apakah betul anggota KPPS ini sakit atau meninggal dunia saat menjalankan tugas. Pihaknya perlu hati-hati karena menyangkut keuangan negara.

"Tetapi tidak boleh hal-hal administratif itu menghambat proses penyelesaian penyaluran ini," kata dia.

KPU RI menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah mengambil inisiasi lebih awal untuk memberikan santunan. Termasuk juga mengapresiasi kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menunjukkan kepeduliannya.

"Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyelenggara Pemilu yang jatuh korban lagi baik meninggal dunia atau sakit, banyak pihak memberi peran untuk melayani dan menjaga kesehatan petugas dan penyelenggara Pemilu lebih baik. Saya lihat di beberapa media, kepolisian di tingkat kabupaten/kota kan ada rumah sakit kepolisian, itu sudah memberikan pelayanan di tingkat kecamatan," jelasnya.

"Kemudian puskesmas-puskesmas yang dimiliki pemerintah daerah juga memberikan pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Saya pikir ini bagian dari kontribusi komponen bangsa ini untuk membantu Pemilu ini bisa berjalan dengan baik," lanjutnya.

Arief mengimbau rumah sakit milik pemerintah di setiap daerah juga memberikan layanan kesehatan kepada petugas Pemilu. "Kami mohon mereka juga berpartisipasi. Karena enggak mungkin hal yang semacam ini bisa ditangani sendiri oleh KPU, bisa diatasi sendiri oleh KPU. Itu tidak mungkin," ujarnya.

Sebelum pemilu berlangsung, Arief menyampaikan pihaknya berulang kali mengingatkan jajarannya agar dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu, kondisi fisik dan psikis harus diutamakan.

"Perhatikan kesehatannya dan kondisi psikis. Mungkin kondisi fisiknya bagus tapi tekanan itu kan luar biasa menjadi penyelenggara Pemilu. Bisa saja karena faktor psikisnya mempengaruhi kesehatannya. Jadi saya sudah ingatkan sejak awal," jelasnya.