KPU ungkap rumitnya hadapi Pemilu serentak 2019
Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari, mengungkapkan, kemungkinan terburuk yang terjadi ketika di pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang. Salah satunya kesalahan dalam mengirim surat suara.
"Potensi setelah cetak surat suara. Distribusinya sangat mungkin salah kirim. Karena ada nama-nama yang mirip. Misalnya Purwokerto, Purwakarta, Purbalingga, Probolinggo," kata Hasyim, Selasa (8/5).
Hasyim menjelaskan, tahun 2019 nanti, pemilih akan dihadapkan dengan situasi pilihan yang sangat banyak. Berbeda dibandingkan tahun lalu April 2014.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Bagaimana Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik KPU? Majelis juga memandang Hasyim telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), dengan memberikan fasilitas khusus kepada pengadu untuk kepentingan pribadi.
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa itu Surat Suara Pemilu? Surat suara pemilu adalah selembar kertas atau dokumen yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum atau pemilu.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
"Dulu April memilih DPR, DPD, DPRD, dan bulan Juli memilih Presiden, pada saat ini dilakukan bersamaan," kata dia.
Bayangkan, setiap partai politik menggunakan kesempatan mencalonkan kader sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD. Setidaknya, KPU mencetak 2.592 jenis surat suara.
"Katakanlah setiap partai 10 kursi kalau Partai Nasional ada 16 partai berarti untuk DPR saja 160 calon. Kalau di DPR ada tiga tingkatan nih tinggal dikalikan 3 kalau DPD itu bisa dibuat rata sekitar 30 calon 160 kali 3 ditambah 30 kemudian nanti ditambah pasangan calon Presiden," kata dia.
"DPR RI ada 80 daerah pemilihan, kemudian DPD Provinsi ada 272 daerah pemilihan, Kemudian DPRD Kabupaten/Kota dan 2.206 daerah pemilihan. DPD Daerah Pemilihan (Dapil) ada 34. Jadi 4 Lembaga ini total daerah pemilihannya ini 2.592 itu artinya KPU akan menyiapkan desain suara jenisnya, bukan jumlah. Totalnya 2.592 jenis," sambung dia.
Belum lagi, situasi demografis Indonesia, Warga Negara yang berada di luar negeri. Karenanya, KPU akan memikirkan langkah strategis dalam upaya meminimalisir kesalahan.
"Perencanaan persoalan strategis dari segi waktu, presisi jumlah, pengiriman. Kami juga akan menghadapi situasi harus akurat menulis nama partai, nama calon, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Dapil," tutup dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Hasyim, KPU tak boleh bohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaWalaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah penyebab yang membuat surat suara tidak sah. Pemilih wajib tahu
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf selama jalannya Pemilu 2024, masih menerima banyak kritik dari peserta maupun publik.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaSejumlah rekaman mengenai dugaan kecurangan banyak tersebar di media sosial.
Baca SelengkapnyaDalam proses penyortiran, KPU Sumsel juga menemukan banyak surat rusak dan tak pantas dipakai.
Baca SelengkapnyaRekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.
Baca Selengkapnya"KPU harus mengawasi KPUD. Panwas mengawasi. Bawaslu mengawasi, rakyat turun tangan, gunakan kameramu untuk menjaga suara," kata dia.
Baca SelengkapnyaMaruf Amin bahkan menyebut KPU tak layak untuk menyelenggarakan Pilkada.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.
Baca SelengkapnyaKetua KPU mendadak menskors sidang pleno hasil rekapitulasi pemilu 2024.
Baca Selengkapnya