Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Prabowo Minta Jokowi Segera Cuti agar Tak Untungkan Diri Sebagai Capres

Kubu Prabowo Minta Jokowi Segera Cuti agar Tak Untungkan Diri Sebagai Capres Presiden Jokowi. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Ferdinand Hutahaean mengingatkan Calon Presiden Joko Widodo untuk cuti selama masa kampanye. Dia meminta Jokowi tidak menggunakan jabatannya sebagai Presiden untuk menguntungkan kegiatannya sebagai capres.

"Jokowi tidak boleh mempergunakan kekuasaannya sebagai Presiden untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sebagai capres," kata Ferdinand kepada wartawan, Jumat (8/2).

Politikus Demokrat ini menuturkan, aturan soal cuti telah diatur dalam Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu menyebutkan pejabat struktural, menteri, bupati, dilarang menggunakan jabatannya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain.

"Ini kan Jokowi banyak membuat kebijakan menguntungkan diri dan merugikan orang lain, tidak boleh. Titik fokus harus di situ. Bukan kepada fasilitas," ujarnya.

Senada dengan Ferdinand, Anggota Tim Advokasi Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Indra juga meminta Jokowi melakukan cuti kampanye di Pilpres 2019. Indra mencontohkan Cawapres Sandiaga Uno yang lebih bersikap jantan karena mundur dari Wakil Gubernur DKI demi mengikuti Pilpres 2019.

"Ayo gentle dong. Bang Sandi saja mundur, gentle juga dong Pak Jokowi, minimal cuti," kata Indra.

Politikus PKS itu mengatakan, desakan cuti dilakukan supaya tak terjadi 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu agar tak terjadi penggunaan fasilitas negara selama Jokowi melakukan kampanye Pilpres.

"Itu Pak JK sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana," imbuh Indra.

Sementara itu, Pengamat Hukum Ismail Rumadan menerangkan, jika Jokowi tidak cuti maka dikhawatirkan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik di Pilpres.

"Prinsipnya kekhawatiran potensi penyalahgunaan wewenang selama masa kampanye itu cukup besar jika calon petahan tidak ambil cuti," jelas dia.

Selain itu, lanjut Ismail, jika Jokowi tak segera cuti, masyarakat akan curiga fasilitas negara bakal disalahgunakan juga.

"Seharusnya Jokowi memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebab beberapa kalau Pilpres sebelumnya para calon petahana selalu mengambil cuti kampanye," ujar Ismail.

Dikonfirmasi sebelumnya, Jokowi menanggapi desakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar melakukan cuti kampanye di Pemilihan Presiden 2019. Jokowi mengatakan tak ada aturan yang memaksa seorang capres petahana mengambil cuti kampanye secara total.

"Ya ini aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum (KPU), semuanya kan berangkat dari aturan. Kalau aturan mengharuskan kita cuti total, ya saya akan cuti total," kata Jokowi di Desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Jumat (1/3).

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan KPU membolehkan capres petahana tidak mengambil cuti kampanye secara total. Dengan catatan, jika ingin berkampanye harus dilakukan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin Minta Jokowi Segera Cuti jika Berpihak di Pilpres: Tolong Belajar dari Bapak SBY
Cak Imin Minta Jokowi Segera Cuti jika Berpihak di Pilpres: Tolong Belajar dari Bapak SBY

Cawapres Muhaimin Iskandar meminta agar Presiden Jokowi untuk segera cuti

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai

Istana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur

Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu
Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres

Baca Selengkapnya
PKS soal Jokowi Izinkan Menteri Maju Pilpres: Silakan Aja, Rakyat Sudah Capek
PKS soal Jokowi Izinkan Menteri Maju Pilpres: Silakan Aja, Rakyat Sudah Capek

Saat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Dekat Prabowo: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak
VIDEO: Jokowi Dekat Prabowo: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak

Presiden Jokowi menegaskan yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Jokowi Tegas Evaluasi Perwira TNI Soal Suap Basarnas | Prabowo 'Ultimatum' Cak Imin
TOP NEWS: Jokowi Tegas Evaluasi Perwira TNI Soal Suap Basarnas | Prabowo 'Ultimatum' Cak Imin

Presiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Eros Djarot Kritisi Sikap Jokowi Terkait Pencalonan Gibran di Pemilu 2024
Eros Djarot Kritisi Sikap Jokowi Terkait Pencalonan Gibran di Pemilu 2024

Eros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.

Baca Selengkapnya