Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LSI: Publik tak percaya pilkada via DPRD kurangi politik uang

LSI: Publik tak percaya pilkada via DPRD kurangi politik uang Survei LSI. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menyatakan sebagian besar masyarakat tidak percaya jika praktik politik uang tidak akan terjadi jika pilkada dijalankan oleh DPRD. Bahkan tingkat perbedaan antara yang tidak percaya dengan percaya politik uang dapat berkurang di DPRD sangat jauh.

"52,3 Persen masyarakat tidak percaya bahwa sistem pilkada melalui DPRD akan dapat mengurangi praktik politik uang. Jumlah ini cukup besar bila dibandingkan dengan mereka yang percaya bahwa pilkada tidak langsung dapat mengatasi politik uang, sebanyak 28,9 persen," ujar Dodi di kantornya, Jakarta, Rabu (17/12).

Tetapi, Dodi mendapat temuan menarik terhadap persentase pendukung dua pasangan calon. Menurut dia, hasil survei menunjukkan persentase antaran pendukung Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta yang tidak percaya pilkada oleh DPRD dapat mengurangi praktik politik uang berada di posisi sama yaitu 52 persen.

"Meskipun yang percaya jumlahnya cukup berbeda, 28 persen kubu Jokowi-JK dan 33 persen kubu Prabowo-Hatta," ungkap dia.

Lebih lanjut, Dodi menyimpulkan publik membantah argumen yang menyebut praktik politik uang sebagai dasar dilaksanakannya pilkada oleh DPRD. Menurut dia, alasan dianggap kurang meyakinkan.

LSI menjalankan survei terkait pilkada langsung pada tangga 25 Oktober hingga 3 Desember 2014. Survei ini menggunakan metode wawancara melibatkan 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Dalam survei ini, LSI menetapkan tingkat margin of error sebesar 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES).

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masyarakat Diimbau Tak Golput dan Kawal Ketat Pilkada 2024
Masyarakat Diimbau Tak Golput dan Kawal Ketat Pilkada 2024

Masyarakat sudah seharusnya antusias dalam mengikuti momen Pilkada 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya

Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.

Baca Selengkapnya
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK

Di media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.

Baca Selengkapnya
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Simsalabim! Baleg Ngebut Bawa RUU Pilkada Ke Paripurna, PDIP Keras
VIDEO: Simsalabim! Baleg Ngebut Bawa RUU Pilkada Ke Paripurna, PDIP Keras "Kita Tahu Untuk Siapa!"

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan

Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
Hampir Semua Parpol Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Hampir Semua Parpol Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya