Follow
Luhut sebut langkah Demokrat soal hak angket terlalu jauh
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menganggap langkah Partai Demokrat ingin menggunakan hak angket terlalu jauh. Apa lagi, isu penyadapan terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum bisa dibuktikan.
"Sampai jauh-jauh gitu, kan tidak ada ucapan yang bilang penyadapan atau perekaman di situ, tidak ada. Jadi saya kira tenanglah," kata Luhut dalam peluncuran buku 'Banteng Senayan dari Medan' milik Trimedya Panjaitan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (5/2).
Luhut meminta semua pihak untuk menahan diri dan membiarkan proses Pilkada serentak 2017 berjalan dengan tenang. Dia berharap, tidak ada pihak yang mencoba menggodok isu penyadapan untuk mengganggu stabilitas negara.
-
Bagaimana Surya Paloh menanggapi isu hak angket? Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan koalisi perubahan menunggu langkah dari partai politik lain terkait bergulirnya isu hak angket di DPR.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Kenapa Anies Baswedan menyerahkan keputusan hak angket ke pimpinan partai? Sementara, Anies Baswedan mengatakan menyerahkan keputusan terkait hak angket kepada pimpinan partai politik.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Kenapa Masinton Pasaribu usulkan hak angket ke MK? Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan penggunaan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya terkait batas usia capres-cawapres dinilai tidak berlandaskan konstitusi.
"Kita tunggu sampai tanggal 15 jadi Pilkada sudah, jadi jangan bikin ramai," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam ini juga mengajak semua pihak sama-sama fokus membangun negara. Khususnya, dalam hal meningkatkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan masyarakat.
"Sebentar lagi kita konsentrasi kepada pemerataan ekonomi tingkat kesenjangan kita berkurang, tingkat kesenjangan kita bertahun-tahun itu terlalu besar," tuntas Luhut. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh melihat tujuan hak angket kini sudah jauh dari harapan bersama.
Baca Selengkapnya
Isu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menegaskan hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh mengakui, NasDem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional dimiliki seluruh anggota dewan.
Baca Selengkapnya
“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya