Lukisan istri Lino di rumah Rini, Masinton sebut 'gratifikasi baru'

Merdeka.com - Kementerian BUMN mengakui jika perabotan rumah tangga di rumah dinas Menteri BUMN Rini Soemarno diisi oleh istri Dirut Pelindo II RJ Lino, Betty Lino. Namun pemberian itu dinilai bukan bentuk gratifikasi seperti yang dilaporkan oleh Politikus PDIP Masinton Pasaribu ke KPK.

Menanggapi hal itu, Masinton menyatakan klarifikasi pihak BUMN seakan membuktikan adanya persekongkolan antara Menteri Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT Pelindo II RJ. Lino. Sebab, kini rumah tersebut digunakan Betty Lino untuk menaruh barang-barang invetaris Pelindo dan lukisannya.

Betty Lino adalah ketua Dharma Wanita Kementerian BUMN dan Ikatan Istri Pimpinan BUMN (IIP BUMN). Rumah dinas Rini Soemarno digunakan untuk beraktivitas organisasi tersebut.

"Pertama pernyataan menteri BUMN mempertegas adanya persekongkolan antara menteri BUMN dengan dirut Pelindo. Masak rumah yang privat saja diatur-atur sama Dirut Pelindo dan istrinya," kata Masinton ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (23/9).

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa penggunaan rumah dinas Rini untuk aktivitas Dharma Wanita Kementerian BUMN dan IIP BUMN sebagai bentuk kebohongan publik dan penyimpangan.

"Yang kedua, rumah dinas Menteri BUMN bukan rumah persatuan Dharma Wanita. Itu semua bohong. Nggak boleh itu, sama saja membohongi publik. Rumah dinas Menteri BUMN peruntukkannya untuk BUMN, nggak boleh yang lain, itu menyimpang," jelasnya.

Komisi III DPR ini juga menyatakan bahwa selain barang satu set sofa yang sedang dipermasalahkan, keberadaan lukisan Betty Lino adalah bentuk gratifikasi pula. "Rumah itu sudah diinvestigasi dan tidak pernah ditempati. Kalau ada lukisan berarti ada gratifikasi baru," terangnya.

Dia pun semakin berang ketika pihak Rini hanya melakukan klarifikasi melalui media bukan melalui pembuktian data. Dia pun menantang Rini untuk membuktikan laporannya dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau berani membantahnya dari data dengan data atau langsung ke KPK bukan dengan berita. Jangan ngomong pakai humas dan lawyer saja. Kalau berani laporkan kembali," pungkasnya.