Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, TKN: Momentumnya Terlambat
Menyinggung soal etika, seharusnya Mahfud mundur sejak mendaftar sebagai Cawapres.
Menyinggung soal etika, seharusnya Mahfud mundur sejak mendaftar sebagai Cawapres.
Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, TKN: Momentumnya Terlambat
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD telah secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut mundurnya Mahfud sebagi Menko Polhukam momennya terlambat.
"Pengunduran diri Pak Mahfud ini kalau dilihat dari segi waktu dan momentumnya kan menurut saya terlambat. Ini kan seperti mood politik," ujar Komandan TKN Teritorial Prabowo-Gibran, Ahmad Doli Kurnia usai konsolidasi Partai Golkar se-Sulawesi di Hotel Claro Makassar, Kamis (1/2).
Doli menyinggung pernyataan Mahfud yang mundur sebagai Menko Polhukam soal etika. Bagi politisi Golkar ini jika menyinggung soal etika, seharusnya Mahfud sudah mundur sejak mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cawapres.
"Kalau memang cara berpikir dan alasan untuk menjaga etika, terus kemudian fokus terhadap capres dan cawapres, itu harusnya kan sejak dari awal dong. Sejak pendaftaran gitu, ini kan tinggal 12 hari lagi," tegasnya.
Anggota DPR RI ini kembali menegaskan mundurnya Mahfud tersisa 12 hari lagi jelang pencoblosan sudah kehilangan momentum. Doli menegaskan mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak akan menjadi ancaman.
"Tidak ada. Seperti yang tadi katakan, ini kan tinggal sisa 12 hari dan dia kehilangan momentum menurut saya," tuturnya.
Doli menyebut enggan mengurusi isu yang muncul dari kedua rivalnya di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan saat TKN Prabowo-Gibran fokus bagaimana memenangkan Pemilu.
"Kita enggak urusin urusan capres lain. Kita fokus urus diri kita sendiri, kita fokus bagaimana melaksanakan kampanye dengan baik tertib menyampaikan visi misi kita sampai kepada masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat apa yang mereka inginkan," tegasnya.
