Megawati: Tidak Ada Koalisi, tapi Kerjasama Politik
Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menuturkan, politik di Indonesia tidak mengenal koalisi. Karena sistem tata negara menganut sistem presidensial, bukan parlementer.
Di hadapan Presiden Joko Widodo, Megawati mengingatkan tidak ada koalisi di Indonesia. Seharusnya disebut kerjasama politik.
"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang Koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes," kata Megawati saat Rakernas PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).
-
Apa yang disampaikan Megawati kepada Prabowo? 'Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega,' kata Muzani.
-
Siapa yang mengatakan Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Bagaimana Megawati ingin memastikan integritas pemilu? Komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi membongkar kecurangan. Kemudian mengoreksi kecurangan itu.
-
Mengapa Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Kenapa Megawati terkenal? Performa gemilang dan kecantikan di Korea, jadi perbincangan! Bikin Bangga Indonesia Pasalnya pevoli putri asal Jember yang saat ini bergabung dengan tim Red Sparks, Korea Selatan ini, menunjukan performanya dalam mencetak poin di lapangan menuai banyak pujian Pada dua permainan sebelumnya, Megawati mendapatkan MPV usai mencetak 31 poin dan membawa kemenangan untuk timnya.
-
Apa keinginan Prabowo terkait Megawati? Begitu pula dengan Prabowo Subianto yang mengungkap ada rencana untuk melakukan pertemuan politik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hanya saja, Prabowo belum tahu kapan Megawati bersedia menerimanya.
Sebabnya, Indonesia tidak memilih perdana menteri. Tetapi memilih presiden. Sehingga gabungan partai politik yang mengusung calon presiden seharusnya disebut sebagai kerjasama politik.
"Kenapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya? Karena kita gak punya perdana menteri," kata Megawati.
Bahkan, Megawati mengingatkan kader PDIP yang masih bicara koalisi sebaiknya keluar dari partai. Karena dianggap tidak paham sistem ketatanegaraan.
"Kalau masih ada ya g ngomong di PDI perjuangan urusan koalisi-koalisi Out!! Berarti gak ngerti sistem ketatanegaraan kita," kata Presiden RI Kelima ini.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung keprihatinan konflik yang terjadi di tubuh partai politik.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menegaskan kepada Airin Rachmi Diany agar bersuara keras jika bergabung dengan PDIP dan menemukan kecurangan TSM.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung orang non kader berpeluang jadi ketua umum di partainya
Baca SelengkapnyaMegawati mengaku meski mampu melawan dan memiliki anak buah yang kuat, namun dia memutuskan tidak melawan.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca SelengkapnyaMegawati Jawab Kritik Ganjar Capres Petugas Partai, Singgung Posisi Jokowi
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada para kader tidak main mata untuk pindah partai.
Baca SelengkapnyaWacana pertemuan Megawati dan Jokowi terus bergulir pasca Pilpres 2024 selesai
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca Selengkapnya