Menghitung Kepemimpinan AHY Vs Moeldoko dan Efek Elektoral untuk Demokrat

Merdeka.com - Gonjang ganjing kudeta Partai Demokrat menghasilkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2021-2025. Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dipimpin Jhonny Allen Marbun, kader dipecat DPP Partai Demokrat.

KLB yang digelar di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3) ini juga mengukuhkan Sekjen Partai Demokrat periode 2005-2010, Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina. KLB ini mendapat pertentangan keras dari DPP Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Kongres Luar Biasa yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah. AHY menyebut, KLB tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Hal senada diutarakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan kongres luar biasa (KLB) ilegal dan melawan hukum karena tak sesuai AD/ART partai.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum partai Demokrat versi KLB tidak akan membawa lebih baik nasib partai berlambang mercy tersebut di masa depan.

Kunto melihat fenomena dialami Demokrat seperti nasib menimpa Hanura dan PKPI yang akan mengalami stagnan hingga tidak dapat kursi di DPR.

"Saya tidak merasa optimis bahwa masa depan Demokrat akan lebih baik di tangan Moeldoko," kata Kunto kepada merdeka.com, Sabtu (6/3).

Kunto menjelaskan Demokrat selama ini melekat dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal tersebut juga nantinya akan berdampak pada masa depan Demokrat pada saat Pemilu 2024.

"Ini kan menjadi bermasalah pak Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari anaknya pak SBY ini jadi hal yang buruk ketika di lapangan 2024," ungkapnya.

Publik kata dia akan terpecah pilihannya antara yang loyal dengan SBY dan Moeldoko. Dia menilai hal tersebut sangat mungkin suara PD akan terkikis. Masa depan PD kata Kunto saat ini pada nadir paling kritis.

"Untuk kemudian bisa bertahan sampai setelah 2024 atau tidak. Kalau bertahan sampai 2024 pasti, tapi setelah 2024 dia masih dapat electoral threshold apa tidak ya mudah-mudahan saja ya tapi saya kok agak meragukan itu," ungkapnya.

Kemudian dia juga menilai dengan tindakan Moeldoko pada KLB tersebut juga akan berdampak bagi partai dan pemilih. Dengan anggapan para kader terlihat bahwa bisa dibeli.

"Itu akan sangat merendahkan Demokrat di depan partai lain," katanya.

Lalu pada saat Pemilu, para caleg juga terdampak. Yaitu memori yang saat ini membekas dan teringat para pemilih. Mereka kata Kunto tidak akan memilih calon yang bisa dibeli.

"Itu yang membuat agak khawatir masa depan Partai Demokrat," ungkapnya.

Dia juga menilai kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko versi KLB memiliki kepemimpinan yang berbeda. Walaupun berlatar belakang militer.

"Pada akhirnya Pak Moeldoko menujukkan ketika dia berpolitik juga secara berbeda. Itu pasti mempengaruhi karakter kepimpinan dia, tapi mari berharap untuk lebih baik," katanya.

Walaupun demikian dia pun belum bisa melihat apakah kepemimpinan Moeldoko akan lebih baik pada 2024.

"Mari kita lihat pak Moeldoko apakah bisa lebih baik dari AHY di 2024," katanya. (mdk/gil)