Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Rini disebut mau gadai BUMN, politisi PDIP ini makin berang

Menteri Rini disebut mau gadai BUMN, politisi PDIP ini makin berang Rini Soemarno. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding Menteri BUMN Rini Soemarno punya niat untuk memprivatisasi aset BUMN kepada asing. FITRA menyebut Rini ingin menggadai perbankan BUMN agar diberikan utang dari China.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yang dikenal kerap mengkritik Rini Soemarno makin berang. Dia menyatakan, penjualan aset BUMN kepada asing sangat berbahaya. Sebab, lanjut dia, utang yang diajukan pemerintah kepada China akan dibayar oleh rakyat melalui pajak.

"Hal ini akan membahayakan, kalau sampai utang terus, maka rakyat yang menanggung utang tersebut. Kalau gagal bayar utang maka akan diserahkan ke negara, suntikan dari APBN sedangkan APBN berasal dari pajak rakyat," kata Masinton ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (23/9).

Menurutnya, langkah yang dipilih Rini justru menjauhkan dari visi misi Presiden Joko Widodo yang termaktub dalam Nawa Cita. Padahal dalam Nawa Cita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri secara ekonomi dan politik.

"Langkah Rini menjauhkan cita-cita program Nawa Cita. Dengan berutang ke China, masyarakat tak mandiri secara ekonomi tapi membebani. Apapun yang dilakukan BUMN bukan sebagai representatif rakyat," jelasnya.

"Apalagi negara sedang mengalami perlambatan ekonomi, utang luar negeri bertambah lagi. Itu baru utang ke BUMN belum ke PLN dan lembaga pemerintah lainnya. Perusahaan BUMN membiayai proyek dan infrastruktur itu tidak untuk rakyat kecil," ujarnya.

Selain itu, ia menilai, perjanjian utang antara Menteri Rini dengan pihak China menyalahi aturan lantaran tak lebih dahulu berkoordinasi dengan DPR. Atas hal itu, langkah yang dipilih Rini bermuatan motif pemaksaan dengan memakai program Nawa Cita.

"Dia juga belum berkonsultasi dengan DPR, yakni wakil rakyat. Hal ini seakan ada motif pemaksaan yang ditutupi program Nawa Cita dengan berutang ke China. Adapun proyek yang terkesan dipaksakan yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung," imbuhnya.

Langkah Rini yang melangkahi program Nawa Cita dan kewenangan DPR, menurut Masinton, sebagai bentuk sifat Rini yang pandai bersiasat di balik cita-cita Jokowi. "Dia itu pintar bersiasat melakukan proyek - proyek negara dengan membawa cita-cita Nawa Cita," pungkasnya.

Sebelumnya, Masinton yang paling kencang mendesak Rini mundur dari jabatannya. Belum lama ini, dia juga telah melaporkan Rini Soemarno ke KPK dengan dugaan gratifikasi dari Dirut Pelindo II RJ Lino.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut Tak Setuju Gagasan Perubahan, Jubir Banggakan saat Anies Jadi Gubernur DKI
Luhut Tak Setuju Gagasan Perubahan, Jubir Banggakan saat Anies Jadi Gubernur DKI

Tidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kritik Keras Andre Rosiade, Pembangunan Kereta Cepat Buat WIKA Berdarah-darah
VIDEO: Kritik Keras Andre Rosiade, Pembangunan Kereta Cepat Buat WIKA Berdarah-darah

Anggota Komisi VI, Andre Rosiade mengkritik, pembangunan kereta cepat yang membuat keuangan WIKA berdarah-darah.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN

Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik

Baca Selengkapnya
Bedah Visi Misi Capres: Target Ekonomi Sulit Terwujud Selama Ada Oligarki di Belakang Capres
Bedah Visi Misi Capres: Target Ekonomi Sulit Terwujud Selama Ada Oligarki di Belakang Capres

Ronny menyoroti kendala laten terjadi pada pergerakan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Gedung BUMN Sekitaran Monas Jika Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Begini Nasib Gedung BUMN Sekitaran Monas Jika Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Penciptaan nilai untuk aset-aset itu penting dilakukan, apalagi saat pemerintahan resmi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kritik Keras Andre Rosiade, Pembangunan Kereta Cepat Buat WIKA Berdarah darah
VIDEO: Kritik Keras Andre Rosiade, Pembangunan Kereta Cepat Buat WIKA Berdarah darah

Andre Rosiade mengkritik, pembangunan kereta cepat yang membuat keuangan WIKA berdarah-darah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi Menteri Bahlil Jawab Anies soal Proyek Strategis Nasional Titipan
VIDEO: Nada Tinggi Menteri Bahlil Jawab Anies soal Proyek Strategis Nasional Titipan

Calon Presiden Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri. Dengan tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil membantah

Baca Selengkapnya
Curhat Sri Mulyani Tagih Proyek BTS Segera Selesai, Jawaban Menkominfo Malah Bikin Jengkel
Curhat Sri Mulyani Tagih Proyek BTS Segera Selesai, Jawaban Menkominfo Malah Bikin Jengkel

Ia tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Marah Hasil Korupsi Timah untuk Pamer Kekayaan, Sindir Harvey Moeis & Helena Lim
VIDEO: DPR Marah Hasil Korupsi Timah untuk Pamer Kekayaan, Sindir Harvey Moeis & Helena Lim

Dalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya