Nusron Wahid Bantah soal Kartu Truf: Tapi Karena KIP, KIS hingga Kartu Pra Kerja
Nusron menegaskan Presiden Jokowi sangat patuh terhadap konsitusi dan rakyat.
Nusron menegaskan Presiden Jokowi sangat patuh terhadap konsitusi dan rakyat.
Nusron Wahid Bantah soal Kartu Truf: Tapi Karena KIP, KIS hingga Kartu Pra Kerja
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa partai politik. Bahkan, ia menyebut ada beberapa kartu truf ketua umum parpol yang sudah dipegang.
Hal itu disebutkan Hasto pasca putusan MK yang melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP akhirnya dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid menepis pernyataan tersebut. Ia mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.
Nusron menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.
“Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," ujar dia.
Nusron juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia mengatakan, justru hal itu sebaliknya.
"Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," lanjut Nusron.
Nusron menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Justru, Presiden Jokowi, katanya, ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.
Sebab menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.
"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," tandas dia.
