Pakai strategi urunan dan tandem, cara Demokrat Jabar tekan biaya caleg

Merdeka.com - Partai Demokrat sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Mereka optimistis pesta demokrasi tahun depan menjadi momentum kebangkitan partai yang didirikan SBY itu.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Demokrat Jabar, Irfan Suryanegara usai menghadiri acara pembekalan Calon Legislatif Partai Demokrat Jabar di Hotel Harris, Jalan Peta, Kota Bandung, Senin (27/8/2018) malam.

Dia mengatakan konsep zonasi akan diberlakukan untuk mengantisipasi pertarungan dan gesekan antar kader Demokrat dalam satu daerah pemilihan. Sehingga, setiap calon punya konsentrasi masing-masing untuk menjaring suara.

"Dari 1.400 caleg, kami sudah meyakini 70-80 persen di antaranya sudah siap tempur. Kami siapkan zonasi. Berdasarkan pengalaman (Pileg periode) kemarin, antar kader saling bermusuhan. 10 caleg masuk di satu daerah dapil yang sama," kata Irfan.

"Dengan zonasi, setiap kader punya daerah tempur masing-masing. Mereka akan bersaing dengan musuh, yakni caleg partai lain. Mudah-mudahan dengan seperti itu Demokrat akan kembali menjadi pemenang, khususnya di Jabar," kata Irfan melanjutkan.

Sistem ini, kata dia, mengadaptasi kerja salah satu anggota DPRD di Sukabumi yang menang beberapa kali setelah hanya fokus ke tiga kecamatan. Biayanya murah dan kemenangannya bisa dihitung secara empiris.

Selain itu, partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini menyiapkan pula sistem tandem antara caleg DPR, Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Mereka akan dibagi menjadi sebuah tim sesuai daerah pemilihan dan berkolaborasi dalam hal pendanaan yang diklaim bisa lebih efisien.

Dalam perhitungan yang dirumuskannya jika tanpa tandem, Irfan menyebut setiap caleg di tingkat Kabupaten/Kota minimal harus punya modal Rp 450 juta, Caleg untuk DPRD Jabar Rp 1,2 miliar dan DPR RI Rp 4-6 miliar, dengan asumsi Rp 1,5 juta untuk setiap TPS.

"Konsep tandem bisa menekan biaya yang dikeluarkan oleh setiap caleg. Untuk (caleg) tingkat Kabupaten/Kota bisa Rp 120 juta dan DPR bisa ditekan sampai Rp 1,5 miliar. Jadi ini urunan atau biayanya gotong royong," terangnya.

Strategi ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. Dengan sistem ini, Partai Demokrat menargetkan 25 sampai 30 kursi di DPRD Jabar, sekaligus menjadi momentum kebangkitan karena sempat terpuruk dengan kasus kadernya yang tersangkut masalah korupsi.

"Partai kita sempat terus diberitakan sebagai partai dengan kasus korupsi terbanyak. Padahal, waktu itu di peringkat kelima. Tapi tahun depan harus jadi momen kebangkitan dan menang, khususnya di Jabar, termasuk merebut kursi ketua DPRD Jabar," pungkasnya.