Panas dingin hubungan Ahok dengan PDIP

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan membuka masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada 19-21 September 2016 di Pilkada DKI 2017. Dari 28 hari waktu yang tersisa, masih belum jelas apakah petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diusung PDI Perjuangan di Pilkada DKI 2017.

Bagi Ahok dan internal PDIP, termasuk publik, keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri lah yang paling ditunggu-tunggu.

Menelisik ke belakang, Ahok dan PDIP sempat renggang. Kala itu, Ahok yang diminta maju secara independen oleh relawan 'Teman Ahok' meminta Megawati mengizinkan Djarot maju. Namun, Megawati yang menghormati mekanisme internal, meminta Ahok bersabar.

"Kurang ajar Ahok neh, maksa-maksa, kita kan ada proses," kata Megawati seperti diceritakan Ahok kepada tim merdeka.com di ruang kerjanya di Balaikota DKI beberapa waktu lalu.

Tapi karena terus didesak, Ahok kembali menemui Megawati dengan mengeluarkan tenggat waktu seminggu untuk Djarot. Ahok beralasan, relawannya meminta tenggat waktu tersebut untuk mulai mengisi formulir pencalonannya dengan Djarot. Padahal, kata Ahok formulir itu bisa diisi hanya dengan satu nama saja.

Ahok mengaku dia tidak bisa menahan keinginan 'Teman Ahok' jika seandainya Djarot tidak diizinkan maka memilih Ketua BPKAD Heru Budi Hartono. Maka dalam formulir pencalonan pun tertera nama Ahok-Heru sebagai calon independen hingga 1 juta KTP terkumpul. Dan menurut Ahok, Megawati tidak marah karena keputusannya itu. "Saya sampaikan kepada ibu, ibu tidak komentar ya dan tidak marah juga," tutur Ahok.

Djarot yang diminta awal oleh Ahok tidak berkomentar banyak. Dia memilih proses mekanisme PDIP ketimbang menerima pinangan Ahok di jalur independen. Dan oleh sikap Ahok tersebut, internal PDIP ramai-ramai 'menggebuk' Ahok dengan menyatakan ketidaksukaan mereka karena mengultimatum Megawati.

"Sombong sekali. Kok PDIP diancam seminggu. Dia enggak ingat dulu sebelum ditarik? Dulu kan PDIP tahunya Jokowi, kita lalu sama-sama dengan Gerindra, Gerindra mengajukan Ahok," kata mantan Ketua DPD PDIP Boy Sadikin di rumahnya, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/3) lalu.

Ketika 1 juta KTP berhasil dikumpulkan, Ahok seperti di atas angin. Dia tidak lagi mengharapkan PDIP. Ahok hanya mengizinkan parpol untuk mendukung, bukan mencalonkan. Reaksi keras datang dari berbagai kalangan termasuk PDIP. Tudingan melakukan deparpolisasi pun dialamatkan kepada mantan bupati Belitung Timur ini.

"Calon gubernur dari jalur independen adalah cerminan deparpolisasi dan PDIP melawan deparpolisasi," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/3).

Semakin dituding melakukan deparpolisasi, Ahok justru mendapat dukungan dari publik. Namun, di luar dugaan, Ahok justru menarik simpati parpol seperti NasDem. Partai besutan bos Metro TV, Surya Paloh ini pun menyatakan dukungan tanpa syarat kepada Ahok di jalur independen. Setelah NasDem, giliran Partai Hanura mengatakan hal yang sama.

Secara mengejutkan dukungan datang dari Golkar.Deklarasi dukungan dinyatakan dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Yorrys berbicara ditemani Ketua DPP Golkar Agun Gunandjar, Freddy Latumahina, dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Ramli Muhammad. Dan Ahok pun seperti berkekuatan penuh dengan modal 1 juta KTP. Ahok pun seperti tak tertandingkan lagi.

Lucunya, Ahok yang menolak keras dan menyatakan 'perang' dengan parpol ini justru 'membelot' dari pendukungnya. Tepat pada pada Rabu (27/7) kemarin, dalam gelaran acara Halal Bihalal antara relawan dan partai-partai pendukung Ahok, Gubernur DKI itu akhirnya memutuskan untuk maju melalui jalur parpol.

Tiga parpol pendukung dan 1 juta KTP tidak membuat Ahok pede. Dia terkesan masih mengharapkan dukungan PDIP. Dalam beberapa kesempatan, Ahok sesumbar bakal diusung PDIP. Dia menyebut sudah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, sinyal akan didukung hanya menunggu keputusan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Saya kira Mas Hasto Sekjen yang akan mengatur, memilih, apakah akan memutuskan Ahok-Djarot atau pasangan yang lain, kita enggak tahu," kata Ahok.

Ahok terlihat semakin optimis ketika dia bertemu Megawati dan Djarot di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Bagi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pertemuan itu merupakan suatu tanda positif dalam hubungan Ahok dan PDIP, entah bagaimana pun keputusan nanti.

"Dialog-dialog yang dilakukan perspektifnya positif, dan merupakan bagian kelembagaan partai dalam menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai cagub," terang Hasto.

Belakangan sinyal akan menduetkan Ahok dengan Djarot santer terdengar. Apalagi dalam skenario politik PDIP, Ahok-Djarotlah di urutan teratas. Namun, sebelum PDIP berkeputusan resmi, tersiar video 'Ahok pasti tumbang' dalam rapat konsolidasi DPD PDIP.

Meski diklaim wajar sebagai sebuah ekspresi oleh Hasto, video itu memperlihatkan perpecahan di kalangan internal. Ada yang mendukung Ahok dan ada yang tidak. Namun demikian, menurut Hasto, apapun keputusan nantinya, akan ditaati setiap kader PDIP.

"Setiap anggota partai diberi kesempatan untuk sampaikan aspirasinya. Tetapi PDIP juga partai taat asas, taat pada mekanisme demokrasi internal partai dan itu bagian dari memperkuat dinamika jati diri DPP PDIP. Karena itu sekali keputusan diambil, maka kedisiplinan anggota akan menjalankan keputusan tersebut," ujarnya.