Pansus Freeport bisa ungkap operasi kartel pengeruk kekayaan negara

Merdeka.com - Pembentukan Pansus Freeport DPR dinilai sangat penting untuk menguak semua persoalan terkait masalah kontrak PT Freeport Indonesia (FI).

Oleh karena itu, Pansus bisa digulirkan tanpa harus menunggu keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) maupun penegak hukum saat ini yang sedang mengusut Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Dosen Politik FISIP Universitas Airlangga, Haryadi menilai, dari kesaksian dan analisis konteks yang berlangsung dalam persidangan di MKD, persoalannya tidak semata-mata pelanggaran kepatutan.

Justru ada persoalan yang jauh lebih besar dan substantif di balik kasus itu. "Mungkin saja itu mengait operasi kartel dan atau perorangan yang merugikan negara RI dalam jumlah miliran USD, serta berlangsung dalam kurun waktu panjang," kata Haryadi, Jumat (11/12).

Jika benar demikian, kata Haryadi, maka forum MKD tak punya kewenangan mengorek dugaan kerugian negara terkait PT Freeport itu. Oleh karenanya, DPR perlu segera membentuk Pansus Freeport.

"Lewat Pansus Freeport lebih dimungkinkan lembaga DPR menggali data terkait prasangka yang publik terhadap kerugian negara selama ini," tegasnya.

Jika dibentuk Pansus Freeport, jelas Haryadi, hasil temuan dan laporannya nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan utama untuk masukan perlu tidaknya memperpanjang kontrak/izin operasi Freeport di tahun 2019, karena kontrak akan habis pada 2021.

"Hanya dengan cara inilah, yaitu membentuk Pansus Freeport, segala sesuatu yang terkait dengannya akan terkuak. Sekaligus juga marwah lembaga DPR akan kembali pulih," pungkasnya.

Sementara itu, menurut Haryadi, soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Setnov, hal itu sudah jelas. "Bahwa SN (Setya Novanto) melanggar kepatutan saat berulang jumpa serta menfasilitasi pertemuan antara Dirut PT Freeport dan pemodal Muhammad Riza Chalid, tak lagi perlu dibantah," ujarnya.

Haryadi juga mengatakan, tidak relevan untuk membeda-bedakan posisi Setya Novanto dalam pertemuan dengan Dirut FI Maroef Sjamsoeddin. dan pengusaha minyak M RIza Chalid. Sebab, kedua pengusaha itu pasti berkepentingan berjumpa dengan Setnov karena dia adalah Ketua DPR, bukan pribadi yang tanpa jabatan.

"Seandai SN hanya seorang sopir Go-Jek atau dosen, pastilah kedua pengusaha itu enggan jumpa," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Haryadi, secara absolut Setnov telah melanggar prinsip kepatutan pejabat negara. "Bahwa untuk itu ada konsekuensi sanksi legal, sanksi sosial, dan sanksi politik, pastilah SN tahu. Walau mungkin tak diharapkannya," tegasnya.