PDIP Kritik Pidato Jokowi di Sidang Tahunan: Materi Terlalu Irit, Tidak Singgung Utang Luar Negeri
Politikus PDIP Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD. Dia menilai, pidato Jokowi terlalu irit.
Politikus PDIP Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD. Dia menilai, pidato Jokowi terlalu irit dan tidak lugas. Bahkan, tak menyinggung soal utang luar negeri.
"Yang saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los, tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA," kata Wayan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Bahkan, kata Wayan, masalah hukum pun yang disinggung hanya masalah normatif seperti komisi yudisial (KY). Dia melihat Jokowi tidak membahas produk hukum yang sempat menjadi polemik seperti UU KUHP hingga Omnibus Law.
"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus law. Tapi sekali lagi penjelasannya tidak memadai," tegas dia.
Soroti Produk Hukum Era Jokowi
Padahal, pihaknya sangat menanti penjelasan Presiden Jokowi mengenai masalah persatuan, demokrasi, keadilan sosial hingga hukum.
"Paling tidak kita berharap kalau pun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," ujar dia.
"Oleh karena itu, mari kita bersama-sama setelah pidato pak Jokowi ini, kita beri masukan. Karena demi persatuan kita, demi kebaikan kita bersama. Rasanya masukan yang lebih detail walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat. Paling tidka pres Jokowi dapat lebih menekankan pada persatuan, demokrasi, hak-hak rakyat," imbuh Wayan.
