PDIP Tersulut Manuver Politik NasDem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh berpidato dengan wajah serius. Surya Paloh memperkenalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang akan diusung oleh Partai NasDem.

Manuver politik NasDem ini menyulut reaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto langsung melempar sindiran. Sasarannya, partai politik pendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin yang sudah deklarasi calon presiden. Padahal Pemilu 2024 dinilai masih jauh.

Nantikan update berita Anies Baswedan di Liputan6.com

Manuver NasDem dinilai membuat roda pemerintahan mengalami kerumitan. Lantaran ada partai yang mendahulukan kepentingan kontestasi daripada fokus mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Di dalam sistem presidensial, menjelang Pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan' menjadi persoalan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/10).

Sikap partai besutan Surya Paloh ini dinilai bisa merongrong kekompakan Kabinet Indonesia Maju. Mengingat ada 3 menteri yang merupakan kader Partai NasDem yang menjadi pembantu presiden saat ini. Kekhawatiran tersebut dikemukakan politikus senior PDI Perjuangan, Aria Bima.

"Bayangkan kalau PDI Perjuangan, ibu Mega terpancing mengusung calon presiden 6 bulan yang lalu. Baru satu saja situasi pemerintahan, soliditas pemerintahan sudah enggak kuat. Ada 3 menteri lho, komunikasi, pertanian, perkebunan. Bisa-bisa saling kecurigaan," ujar Bima usai acara Sosialisasi Prograk KUR dan Lembaga Keuangan untuk Kredit Usaha Rakyat di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (11/10).

Dia melanjutkan, bila partai politik mulai memunculkan Capres masing-masing, bakal mengganggu soliditas pemerintahan Jokowi dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi. Anggota DPR RI asal Solo tidak menyalahkan Partai NasDem yang dinilai terburu-buru mengambil sikap politik. Meskipun deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan merupakan hak setiap partai.

"Kepada kawan kawan di NasDem, itu hak NasDem dan sebagai satu dinamika politik, ya tidak menyalahi aturan. Tapi sekali lagi, kekhawatiran saya sebagai partai pengusung PDI Perjuangan, yang ibu (Megawati) selalu bilang 'ojo kesusu'. Ini baru 2 tahun lebih sedikit, kita sudah mau nggege mongso untuk menampilkan calon presiden," ucapnya.

Menyorot Sosok Anies

Tak cuma menyindir manuver NasDem, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyoroti sosok Capres yang diusung. Dalam hal ini, Anies Baswedan. Sebab, menurut catatan Hasto, banyak kebijakan Anies Baswedan yang berbeda dengan gaya pemerintahan Jokowi.

"Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies berbeda dengan Presiden Jokowi. Ini kan dua hal berbeda, sehingga melahirkan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi mengusung pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan presiden Jokowi," kata Hasto.

Hasto Kristiyanto menyindir Partai Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024. Dia menyinggung persoalan banjir di Ibu Kota jelang akhir masa jabatan Anies Baswedan. NasDem dianggap sebagai pihak yang paling pas untuk menjawab masalah banjir di Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan. Karena NasDem telah percaya kinerja Anies sehingga mendeklarasikannya sebagai capres yang diusung di 2024.

Menurutnya, Nasdem harus menjawab banjir di Jakarta sebagai sebuah hukum demokrasi. Sebagai pengusung, Nasdem harus berada di barisan depan menjawab pertanyaan banjir di Jakarta.

"Ketika dulu kami (PDIP) mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami berdiri di depan," ucap Hasto.

"Dulu ketika Pak Jokowi jadi Gubernur DKI, kami calonkan sebagai Presiden yang pertama kalinya, PDIP ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami di depan. Ini hukum demokrasi," imbuh Hasto.

NasDem Masih Setia?

Partai Nasdem memang telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Namun, Surya Paloh memastikan masih setia berada di barisan pemerintahan Jokowi.

"Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatannya," tegas Surya Paloh.

Hal serupa ditegaskan politisi yang juga Ketua DPP Nasdem. "Nasdem kan partai yang mengusung Pak Jokowi. Nasdem masih setia pada barisan Pak Jokowi," kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya di UGM, Senin (10/10).

Willy menuturkan kesetiaan Nasdem ada dalam barisan Jokowi ini tergambar saat deklarasi Anies Baswedan sebagai capres beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Anies menyebut kata "continuity" dan "change".

Pidato itu menyiratkan yang sudah dilakukan Jokowi akan tetap diteruskan. Sementara kekurangan yang ada dalam pemerintahan Jokowi akan diperbaiki.

"Continuity dan change itu menjadi stand politik dari Pak Anies dan Nasdem," tutup Willy

Sekjen NasDem Johnny G Plate ikut angkat bicara. Menurutnya, partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo harus tetap solid dalam kabinet Indonesia maju.

"Harus terus kita jaga sampai akhir yang baik dari pemerintahan kabinet Indonesia maju," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/10).

Soal NasDem yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres, dia menilai banyak nama-nama yang juga muncul di publik. Hanya saja belum ada yang definitif sesuai undang-undang.

"Capres-capres lainnya pun banyak, partai politik seperti itu, biarkan ini berjalan secara baik di dalam demokrasi yang sehat, tapi bagian dari kabinet harus tetap solid karena tantangannya besar," ujarnya.

Johnny tak ingin demokrasi diwarnai dengan diksi memecah belah karena dukungan terhadap capres. Di tengah serangan ke NasDem, Johnny berpesan agar semua pihak dewasa dalam berpolitik.

"Demokratisasi itu harus jalan juga, harus segar juga, tapi jangan memecah belah, jangan menggunakan diksi-diksi yang berdampak pada polarisasi kehidupan sosial kemasyarakatan itu, hindari seperti itu, berdewasalah dalam berpolitik," ujarnya.

"Jangan terpancing dengan yang remeh temeh adu domba, emang enak untuk ditonton, untuk ditulis bagus, tapi dampaknya sangat destruktif terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita, jangan," tegas Menkominfo ini.