Follow
Pertarungan Pilkada masih dihiasi adanya calon dari dinasti politik
Merdeka.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, melihat politik Indonesia masih menerapkan sistem demokrasi yang masih diisi oligarki. Kondisi ini terlihat adanya beberapa calon pemimpin daerah diusung lantaran mempunyai dukungan dari keluarga.
Para calon pemimpin daerah itu, di antaranya cagub DKI Jakarta Agus Yudhoyono yang diusung Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Selain itu AndikaHazrumy calon wagub di Banten.
Kehadiran keduanya dianggap produk dinasti politik. Di mana Agus merupakan anak dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan Andika merupakan keponakan Ketua DPD I Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah dan anak dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Apa yang menjadi ciri utama Pilkada di Indonesia? Pilkada langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap konstituen mereka.
-
Sistem pemilu apa yang dipakai di Indonesia saat ini? Sampai saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka tetap diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
"Kasus Banten, ada pasangan Andika. Misalnya, sering dikaitkan dengan dinasti Atut. Itu kan (dinasti) muncul enggak kemarin saja. Tunjuk Wahidin (pasangan Andika) dan Andika. Mekanismenya open tidak? Kan tiba-tiba ada nama. Kemudian ada Partai Demokrat, ada Agus di DKI. Siapa yang menebak? Tapi ini karena bapaknya Ketua Umum Partai. Ini kan dinasti yang dibangun di Pemilu," kata Donal dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (8/12).
Menurut dia, tiap orang berada di lingkaran dinasti politik maka akan meneruskan jaringan politik kerabatnya. Kondisi itu akhirnya beban politik dengan biaya yang tidak kecil.
"Dinasti politik yang terpilih akan punya jaringan politik bapaknya atau ibunya. Ini akan menjadi beban politik. Dan untuk maintenancenya enggak murah," jelas Donal.
Sementara itu, pegiat antikorupsi Jamil Mubarok menuturkan, langkah diambil Agus maju dalam Pilgub DKI 2017 dianggap masuk kategori dinasti politik. Dia memprediksi cara ini juga rawan terjadinya korupsi.
"Agus ini kategori ini masuk (dinasti). Agus sebagai putra SBY, yang secara kebetulan SBY ketum parpol. Kalau Agus jadi gubernur, jika ada titah dari SBY bersama rombongannya," ungkap Jamil.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti justru mempunyai pandangan berbeda. Dia melihat dalam pencalonan DKI tidak ada yang baik dari ketiga calon. Sebab, langkah ketiga lantaran atas perintah petinggi partai.
"Ahok-Djarot kan atas persetujuan Megawati selaku ketua umum. Kemudian sama dengan Anies. Tapi itu namanya patron politik. Tapi Kalau Agus jelas ada hubungan darah dengan SBY," terang Ray. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ayah, ibu, anak, ipar, adik, dan kakak dalam keluarga bertarung memperebutkan kursi DPR.
Baca Selengkapnya
Potret itu terlihat dari Pilkada Jakarta, Kabupaten Kediri, Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan.
Baca Selengkapnya
Apakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Sejumlah kalangan yang menolak Politik Dinasti memajang spanduk "Ayo Lawan Politik Dinasti" di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko melihat dengan putusan MK membuat politik dinasti semakin tumbuh subur
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan anggota keluarga boleh menduduki jabatan di dalam demokrasi namun harus berkompetisi secara fair
Baca Selengkapnya
Kamhar menuturkan, polemik tentang politik dinasti ini selalu menjadi diskursus publik, utamanya menjelang pemilu dan pilkada.
Baca Selengkapnya
Setiap Pilkada menghadirkan berbagai dinamika politik, mulai dari proses pencalonan, kampanye, hingga hari pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu proses demokrasi yang krusial di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, seragam hitam itu mecerminkan situasi demokrasi Indonesia kini tengah menghadapi tantangan. Menurutnya, nepotisme telah lahir kembali.
Baca Selengkapnya
Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.
Baca Selengkapnya