Follow
PKS Minta Pembahasan RKUHP & Omnibus Law Ditunda: Fokus Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari mengatakan pihaknya berpandangan bahwa sebaiknya pembahasan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, Hingga Omnibus Law ditunda dulu. Yang penting saat ini, yakni upaya penanganan Covid-19.
"Sebaiknya ditunda dulu dan fokus dulu saja terkait penangan covid-19. Jadi sekalipun DPR bersidang, maka yang lebih diutamakan adalah optimalisasi peran DPR untuk mendorong penanganan covid-19, bukan malah terburu-buru membahas RUU Cipta Kerja," kata Fathul kepada Merdeka.com, Kamis (2/4).
Dia mengatakan sejak awal, PKS telah menyampaikan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan akan melibatkan kepentingan banyak elemen masyarakat. Karena itu pembahasan tidak boleh dilakukan buru-buru.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana proses pengesahan 5 RUU? 'Pemerintah juga telah menyetujui agar RUU kerjasama kelima negara di bidang pertahanan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Pemerintah juga menyetujui,' kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (25/9).
-
Bagaimana proposal dibuat agar mudah dipahami? Proposal juga harus disusun secara urut dan sistematis. Artinya, proposal harus runut dari awal sampai akhir, dimulai dari bagian latar belakang, metode pelaksanaan hingga penutup, tidak boleh dibolak-balik karena berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pembaca.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
"Dan sejak awal kami pun sudah menyampaikan bahwa untuk membahas RUU omnibus law seperti RUU Cipta Kerja yang sangat kompleks dan banyak irisan kepentingan lintas elemen masyarakat," ungkapnya.
"Maka pembahasannya tidak boleh sembrono bahkan terkesan sangat dipaksakan agar cepat selesai, padahal banyak sekali catatan yang ada terkait RUU tersebut serta dibutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak terkait," imbuh dia.
Pihaknya pun telah menerima masukan dari berbagai pihak terkait alasan penolakan terhadap Omnibus Law. Selain itu, masukan dari fraksi sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen juga sudah diterima.
"Beberapa kader PKS juga sudah menyampaikan penolakannya terkait draf awal RUU tersebut," ujar dia.
Meskipun demikian, dia menjelaskan, karena RUU Omnibus Law masuk dalam Prolegnas dan nanti akan dibahas dalam sidang terkait. Karena itu, lazimnya, kritik, masukan, dan sikap PKS akan disampaikan dalam sidang pembahasan tersebut.
"Tentunya kami akan menyampaikan berbagai aspirasi yang sudah dititipkan ke PKS dan kamipun akan menyampaikan secara resmi berbagai catatan kritis kami terkait hal itu," tegasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca Selengkapnya
Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
IDI mengimbau Kemenkes tidak terburu-buru mengesahkan RPP Kesehatan
Baca Selengkapnya
DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca Selengkapnya
PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Baca Selengkapnya
Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya