Politikus NasDem minta publik objektif soal dana kunker Rp 900 M
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada potensi kerugian Negara lebih dari Rp 900 miliar dari kunjungan kerja (kunker) perorangan anggota DPR. Menanggapi hal itu, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Amelia Anggraini menegaskan bahwa publik harus melihatnya secara objektif.
"Kita harus melihatnya pada kaca mata yang objektif," kata Amelia di Gedung DPR, Senayan, Selasa (17/05).
Dalam konteks kunker fiktif anggota DPR, Amelia meminta publik melihat dalam perspektif yang holistik. Dia mencontohkan, kunker ke luar negeri yang dilakukan oleh Komisi I, maupun BKSAP. Kedua alat kelengkapan dewan itu, fungsinya menjalankan diplomasi hubungan luar negeri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR menjaga citra wakil rakyat? 'Apresiasi kinerja Bareskrim Polri yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menangkap pelaku peredaran narkoba. Harus selalu seperti ini, meski pelakunya itu oknum politisi, oknum pejabat, hingga oknum aparat sekalipun. Tidak boleh ada ketakutan. Ketahuan, terbukti, sikat. Karena mereka ini yang jelas-jelas punya tanggung jawab menjaga generasi bangsa, tapi malah merusaknya dengan keegoisan pribadi,' ujar Sahroni, Senin (27/5).
-
Bagaimana DPR ingin cegah pelecehan? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Dalam kegiatan-kegiatan internasional, menurut Amelia, anggota DPR menjalankan tugasnya untuk berpartisipasi aktif pada forum-forum internasional, di antaranya; forum Inter Parliamentery Union (IPU), Women in Parliaments Global Forum (WIP), forum Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), Asean Inter Parliamentary Assembly Fact Finding Committee (AIFOCOM), belum lagi forum-forum regional.
"Jadi, jangan sampai karena persepsi yang salah, lembaga DPR jadi terkucilkan dari pergaulan internasional sehingga nantinya tidak dapat memaksimalkan fungsi dan tugasnya dengan baik," ungkap Amelia yang juga anggota Fraksi NasDem ini.
Menurut Amelia, apa yang menjadi catatan masyarakat terhadap kinerja DPR menyangkut pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan DPR dalam menjalankan fungsinya. Hal ini, sebagaimana diatur pada Pasal 20A UUD 1945, yakni anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, anggaran, dan representasi.
Bahwa, ada yang menyebut beberapa ‘oknum’ melakukan tindakan tercela dengan melakukan kegiatan fiktif. Namun demikian, hal itu tidak bisa digeneralisir.
"Sudah pasti itu tidak bisa dibenarkan secara moral, dan tanggung jawab politik itu menjadi otokritik bagi kami," ujarnya.
Politisi NasDem itu menegaskan, bahwa kunker fiktif anggota DPR jangan serta merta semua digeneralisir bahwa semua anggota bekerja tidak benar. Untuk membenahi sistem di internal, Amelia mengusulkan ada mekanisme kontrol dari masing-masing pimpinan fraksi.
"Untuk pembenahan anggotanya, fraksi harus mengidentifikasi anggota-anggotanya yang indispliner. Harus ada mekanisme punishment," imbuhnya.
Pembenahan lain, sambungnya, mengedukasi masyarakat supaya memiliki cara berpikir objektif. Pasalnya, anggota DPR itu representasi mereka.
"Diperlukan edukasi masyarakat supaya berpikir objektif dan kritis merespon informasi, dan tidak serta merta menghujat dan berpikir negatif pada institusi DPR agar kewibawaan DPR sebagai simbol negara tetap terjaga," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ongku Hasibuan, mengaku tidak yakin dengan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca SelengkapnyaSiapa sosok Anita Jacoba anggota DPR RI yang ngamuk ke Menteri Nadiem saat rapat kerja bersama? Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaNatsir Djamil mengatakan dalam Pemilu 2024 setiap orang bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq meminta Nasaruddin untuk terus mempertegas bahwa Kemenag bukan tempat untuk cari proyek
Baca SelengkapnyaIrma Suryani mengkritik tajam sikap PDIP depan Hasto Kristiyanto terkait Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca SelengkapnyaNurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Baca SelengkapnyaPuan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya