Mengenal Sosok Anita Jacoba, Wakil Rakyat Gebrak Meja Amuk Menteri Nadiem di DPR

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah banjir sorotan usai memberi reaksi keras terhadap Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Jacoba mengutarakan kekecewaanya terhadap Nadiem karena dianggap tidak mendengarkan masukan dari DPR RI.

Amarah Anita memuncak saat menghadiri rapat kerja membahas anggaran Kemendikbud di Gedung DPR RI pada Rabu (5/6) kemarin. Lantas siapa sebenarnya sosok Anita Jacoba?

Anita Jacoba Gah mencuri perhatian lantaran aksi kerasnya mengkritik Nadiem Makarim saat rapat kerja bersama Mendikbudristek.

Banyak yang penasaran dengan sosoknya yang terus bersuara lantang saat berada di ruang rapat.

Anita Jacoba Gah merupakan anggota Komisi X DPR RI fraksi Partai Demokrat dan mewakili dapil Nusa Tenggara Timur II.

"Menurut saya mari kita koreksi diri kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri, anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak," tegas Anita.

Anita mempertanyakan penggunaan anggaran Kemendikbud yang dianggap tidak digunakan dengan baik.

Nadanya meninggi tatkala menyoroti pengelolaan dana Program Indonesia Pinter (PIP) dan menjadi perhatian KPK.

Baginya, Kemendikbud seperti kebakaran jenggot saat turun rekomendasi dari KPK.

"Kami tak pernah didengar ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemendikbud kebakaran jenggot," tegas Anita.

Anita kembali meradang ketika membaca surat Peraturan Sekjen Kemendikbudristek bahwa rekomendasi dan temuan dari DPR akan ditindaklanjuti oleh Dinas-dinas Pendidikan.

Dia tidak terima usulan wakil rakyat sebagai Lembaga tinggi negara malah diverifikasi oleh dinas.

Anita lantas menyinggung masalah tunjangan yang tidak merata terutama di daerah terpencil. Banyak pembangunan sekolah yang terbengkalai meski anggaran sudah ada sejak 2021.

"Saya kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan," sambungnya.

"Saya marah pak menteri untuk kesekian kalinya karena ini memang kenyataannya di lapangan," kata dia.

Anita menegur Nadiem agar tidak disetir oleh dinas terkait. Peran pemerintah pusat harus menjadi pionir dari dinas terkait.

"Jadi kalau mau diverifikasi harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas melakukan verifikasi terhadap sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak balik. Bahkan saya minta bapak ibu pimpinan, kita biarkan rekomendasi KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud," ujar Anita.

Anita mengkritik kebijakan Nadiem yang dianggap aneh dan tidak menguntungkan. Ia pun meminta presiden baru untuk mempertimbangkan polemik ini.

"Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil kok apa yang diusulkan kita harus diverifikasi oleh dinas pendidikan."