PPP dan Demokrat sindir PDIP karena singgung etika politik Emil Dardak

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyoroti etika politik Bupati Trenggalek Emir Dardak mendampingi Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Awiek sapaan akrab Baidowi balik menyindir pencalonan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebagai pendamping Syaifullah Yusuf.

Menurutnya, Anas juga bukan kader PDIP karena ia pernah menjadi wakil rakyat DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kedekatannya dengan PDIP membuat Anas akhirnya mendapatkan tiket maju sebagai cawagub di Pilgub Jatim.

"Kita tahu bersama Abdullah Azwar Anas itu bukan produk PDIP tapi kemudian menjadi PDIP," kata Awiek saat dihubungi, Rabu (29/11).

Dipinangnya Emil oleh Demokrat, kata Awiek, merupakan dinamika politik yang lumrah terjadi di hampir seluruh partai politik.

"Itu bagian dari dinamika demokrasi. Ketika saluran berpolitik tersumbat oleh keputusan elite politik, maka pindah haluan menjadi konsekuensi, hal itu terjadi di semua parpol," terangnya.

Kendati demikian, anggota Komisi II DPR ini menyebut keputusan Emil bersedia diusung menjadi cawagub oleh oleh Demokrat menunjukkan masih lemahnya komitmen seorang kader kepada partai politiknya. Emil diketahui merupakan kader PDIP.

"Tapi hal itu tidaklah haram dalam demokrasi," tukasnya.

Terpisah, Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi membantah partainya melakukan sistem politik 'outsorching' dengan membajak Emil untuk diduetkan dengan Khofifah. Didi menyebut Emil sendiri yang melamar untuk diusung ke Demokrat.

"Justru mereka kader-kader itu yang ingin bergabung ke kita," klaimnya.

Didi balik menyerang PDIP. Dia mempertanyakan pembinaan yang dilakukan PDIP sehingga Emil mendaftarkan diri via partai berlambang bintang mercy di Pilgub Jatim.

Didi mengklaim mungkin saja pembinaan yang dilakukan Demokrat menjadi daya tarik bagi Emil untuk bergabung. "Justru yang harus bertanya pak Tjahjo sendiri dong, selama ini pembinaan terhadap kader kepala daerah sejauh mana dilakukan," tutur Didi. (mdk/fik)