Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP Minta Fraksi di DPR Tak Buru-buru Bersikap Soal Usulan Presiden Dipilih MPR

PPP Minta Fraksi di DPR Tak Buru-buru Bersikap Soal Usulan Presiden Dipilih MPR Arsul Sani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan setiap fraksi di DPR tidak langsung mengambil sikap terkait wacana pengembalian sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke MPR. Dia meminta setiap fraksi mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu.

"Lebih bagus saya kira fraksi-fraksi atau partai seperti PPP itu jangan buru-buru bersikap. Kita lihat dulu diskursus yang ada di masyarakat seperti apa," kata Arsul pada wartawan, Kamis (28/11).

Serap Aspirasi Publik Dulu

Menurutnya menahan diri untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sangatlah baik. Hal itu, lanjut Arsul, juga bisa membuktikan bahwa mendengarkan adalah salah satu kekuatan politik.

"Jangan kemudian menentukan sikap tanpa mendengar dari yang ada di masyarakat," ungkapnya.

Belum Ada Pembahasan di MPR

Wakil Ketua MPR ini menegaskan, sampai sekarang belum ada pembahasan pemilihan presiden dipilih lagi oleh MPR. Namun, MPR tidak mematahkan aspirasi soal pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR.

"Sampai sekarang fraksi-fraksi di MPR itu ya, tidak ya, membicarakan soal sistem pemilihan presiden dari pilpres langsung menjadi kembali kepada pemilihan melalui MPR, itu tidak ada seperti itu," ucapnya.

Usulan PBNU Soal Pilpres

Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Belum Ada Tawaran Gabung Kabinet Prabowo, PPP Fokus Gugat Hasil Pileg 2024 ke MK
Belum Ada Tawaran Gabung Kabinet Prabowo, PPP Fokus Gugat Hasil Pileg 2024 ke MK

Muhamad Mardiono mengaku, belum mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Hasil Rembuk Rakyat Dukung Ganjar Capres Tidak Mengikat, Bisa Berubah
PSI Sebut Hasil Rembuk Rakyat Dukung Ganjar Capres Tidak Mengikat, Bisa Berubah

PSI mengaku belum resmi mendeklarasikan calon presiden yang didukung.

Baca Selengkapnya
PPP soal Duet Ganjar-Prabowo: Wacana Boleh Saja, tapi Tak Ada Pembahasan Internal Koalisi
PPP soal Duet Ganjar-Prabowo: Wacana Boleh Saja, tapi Tak Ada Pembahasan Internal Koalisi

Muncul isu duet Ganjar-Prabowo seiring bergulirnya prediksi hanya ada dua pasangan calon yang maju di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
PPP: Kami Tidak Pernah Bahas Hak Angket di DPR
PPP: Kami Tidak Pernah Bahas Hak Angket di DPR

Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.

Baca Selengkapnya
Mardiono Tegaskan PPP Belum Resmi Dukung Khofifah-Emil
Mardiono Tegaskan PPP Belum Resmi Dukung Khofifah-Emil

Pernyataan DPW PPP Jawa Timur hanya baru berupa usulan bukan sikap resmi dari DPP PPP.

Baca Selengkapnya
Batal Dukung Ganjar, PSI: Ojo Kesusu Pilih Capres, Tegak Lurus ke Jokowi
Batal Dukung Ganjar, PSI: Ojo Kesusu Pilih Capres, Tegak Lurus ke Jokowi

PSI kembali berembuk untuk menentukan sikap akan mendukung siapa di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi

PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo Panggil Para Calon Menteri, Sri Mulyani Wakili PDIP?
Prabowo Panggil Para Calon Menteri, Sri Mulyani Wakili PDIP?

PDIP berharap susunan kabinet mencerminkan bagaimana kebijakan pemimpin di dalam melihat persoalan dan arah bagi masa depan.

Baca Selengkapnya