Prabowo Mau Kursi Menhan, Sekjen PPP Bilang 'Kita Saja Belum Jelas'

Merdeka.com - Gerindra menolak tiga kursi di dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kursi itu yakni Wantimpres, BKPM dan Menteri Pertanian. Ketum Gerindra Prabowo Subianto lebih tertarik dengan kursi Menteri Pertahanan.

Tawar menawar itu dipandang sinis oleh Sekjen PPP Arsul Sani. Menurut dia, sampai saat ini saja, internal koalisi Jokowi-Ma'ruf belum ada pembicaraan soal pembagian jatah menteri.

"Sebenarnya Gerindra mau dapat ini mau dapat ini siapa yang ngomong itu? Dari mana kabarnya? Mau saya sampaikan yang di dalam saja yang lima belum jelas dapetnya pos apa kok," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Gerindra, selama pemilu 2019 merupakan barisan utama oposisi dari Jokowi. Sementara, Jokowi diusung sepuluh partai, yang mana lima di antaranya masuk parlemen. Yaitu PDIP, Golkar, PKB, NasDem dan PPP.

Menurut Arsul, internal koalisi sama sekali belum jelas akan mendapatkan jatah kursi apa dari Jokowi. Dia menyebutkan, koalisi juga tidak tahu informasi tawaran kursi menteri oleh Jokowi kepada mantan lawannya.

"Kita enggak tahu, kita enggak tahu," imbuhnya.

Arsul berkata, hal tersebut harusnya ditanyakan kepada Jokowi langsung. Partai tidak bisa bersikap setuju atau tidak setuju. Kalau Jokowi mau memberikan, kata Arsul, bisa terjadi.

"Tanya sama Presiden, ini bukan soal setuju tidak setuju, saya mau setuju tidak setuju kalau presiden mau ngasih kan terjadi," ucapnya.

Ogah Jadi Wantimpres

Sumber merdeka.com dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan 'Sertijab' antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.

Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.

"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.

Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.

Demi Bintang Empat Di Pundak

Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.

Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.

"Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya," kata Habiburokhman.