Follow
Raja Juli Antoni Tegaskan Setiap Parpol Punya Hak Sama Usung Capres
Merdeka.com - Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, setiap partai politik (parpol) baik yang memiliki keterwakilan di parlemen maupun tidak, memiliki hak yang sama dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.
"Jadi baik parpol yang punya kursi maupun parpol nonparlemen punya hak yang sama dalam mengusung capres dan cawapres," kata Antoni seperti dilansir Antara, Sabtu (29/10).
Dia mengatakan, soal parpol nonparlemen, kalau kekuatannya disatukan maka kekuatannya akan besar. Jumlah suaranya sekitar 9,79 persen, atau lebih besar dibanding NasDem (9,05 persen), dan PKB (9,69 persen).
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Siapa saja yang bisa dipilih di Pemilu 2024? Masyarakat akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk periode mendatang.
-
Siapa saja yang ikut dalam pilpres 2024? Dari beberapa daerah yang sudah dibacakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Siapa yang membuka peluang bersatu di putaran kedua pilpres 2024? Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Anies Baswedan membuka wacana bersatu di putaran kedua pilpres 2024.
-
Siapa saja yang dapat menjadi peserta pemilu? Menetapkan peserta pemilu, yaitu partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang.
"Akan sangat signifikan untuk mengusung capres dan cawapres di Pilpres 2024," kata Antoni.
Antoni mengatakan itu ketika petinggi-petinggi parpol nonparlemen mengadakan pertemuan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Saat itu, pertemuan hanya sebatas kangen-kangenan.
"Ya hanya temu kangen sesama partai nonparlemen, lama enggak ketemu. Belum ada kesepakatan mencalonkan kandidat tertentu. Cuma sepakat partai nonparlemen ini akan terus kompak dan lebih intensif berkomunikasi," kata dia.
Pertemuan dihadiri Sekjen PSI Dea Tunggaesti, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Garuda Yohanna, Sekjen Berkarya Andi Picunang, juga perwakilan dari Sekjen PKPI dan Partai Hanura.
Ahmad Rofiq mengonfirmasi bahwa partai nonparlemen harus muncul kembali ke publik dengan soliditas.
"Soal pilihan mungkin bisa beda, tapi gerakan politik harus muncul ke publik," ujar Ahmad Rofiq.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca Selengkapnya
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca Selengkapnya
Sekjen PSI mendapat masukan sejumlah terkait isu keragaman dan kesetaraan.
Baca Selengkapnya
Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca Selengkapnya
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya
Sampai saat ini Jokowi belum pernah mengumumkan akan mendukung parpol atau capres.
Baca Selengkapnya
Dalam politik, pilihan calon presiden hanya individu itu dan tuhannya yang tahu. Sementara secara kelembagaan punya mekanisme sendiri.
Baca Selengkapnya
Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengusulkan, Presiden Jokowi memimpin Parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya