Rieke Dyah Pitaloka dukung buruh demo minta cabut PP Pengupahan
Merdeka.com - Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mendukung para buruh melakukan aksi penolakan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat siang. Menurutnya, PP pengupahan perlu dicabut lantaran tak sesuai dengan kepentingan rakyat.
"Saya mendukung aksi buruh di Istana negara untuk mencabut PP Upah karena sangat tidak sesuai dengan pekerja Indonesia apapun profesinya. Anda bisa bayangkan pengupahan indikasinya, kemudian tidak ada Tripartitnya berisi dialog sosial. Saya kira, ini perlu dikoreksi dan menjadi perhatian," kata Rieke di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Selain mencabut PP Pengupahan, Rieke mendukung agar pemerintah dan DPR untuk kembali menggunakan aturan lama untuk sementara waktu. Aturan lama seputar pengupahan lebih menimbangkan pada keadilan pekerja.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa DPR mendukung perubahan ujian praktik SIM? Komisi III mengapresiasi respon cepat Korlantas dalam melakukan adaptasi kebijakan, karena intinya ujian sim ini materinya harus relevan. Yg saya liat selama ini materinya seperti jalur angka 8 itu agak tidak masuk akal.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
"Saya menyatakan bersama mereka untuk mendukung pencabutan tentang upah dan kembali pada sistem yang lama untuk sementara. Karena tidak bisa proses pengupahan itu sudah dilakukan berbulan-bulan, ujungnya aturan yang sekarang berdasarkan survei dewan ada pemotongan begitu saja di seluruh Indonesia. Ini sangat tidak ada," terang Rieke kepada awak media.
Seperti diketahui, hari ini ribuan buruh menggelar aksi demontrasi di istana negara. Mereka menuntut pencabutan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang telah disahkan oleh presiden Joko Widodo. Pengupahan yang diterbitkan pemerintah dinilai tak melindungi buruh karena memberikan upah rendah dengan formulasi upah minimum berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rieke juga menyinggung sejumlah program dana pensiun yang dikelola BUMN namun berakhir dengan kasus.
Baca SelengkapnyaProgram itu dinilai bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan rakyat.
Baca SelengkapnyaDia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca SelengkapnyaBerikut ini daftar potongan gaji yang dibayarkan pekerja dan perusahaan berdasarkan program pemerintah.
Baca SelengkapnyaRieke menyampaikan permohonan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna, Kamis, 10 September 202
Baca SelengkapnyaDalam tuntutannya Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka buka suara soal wacana program iuran pensiun tambahan.
Baca SelengkapnyaRieke Diah Pitaloka mengapresiasi lahirnya PKPU Pilkada sesuai putusan MK.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak DPR untuk segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengesahkannya agar dapat memberikan perlindungan bagi para PRT.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan pentingnya hubungan baik di kalangan anggota DPR muda.
Baca SelengkapnyaPolitisi PDIP Rieke Diah Pitaloka membocorkan ada upaya memaksakan revisi UU Desa dikebut pada bulan November 2023.
Baca Selengkapnya