Rommy PPP Bongkar Modus Loloskan PSI ke Senayan
Menurut Rommy, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.
Ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lolos ke parlemen menurut Rommy.
Rommy PPP Bongkar Modus Loloskan PSI ke Senayan
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy, membongkar dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lolos ke parlemen.
Rommy menjabarkan, dua modus yakni, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan jauh dari lolos parliamentary threshold (PT) kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.
“Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Prof Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” kata Rommy, dalam keterangan resmi dikutip Senin (4/3).
Lebih lanjut, Rommy menyebut, kenaikan suara PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Prof Burhan Muhtadi, di mana terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trend line.
Bahkan, ada yang input Sirekap dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19.000 suara, yang berarti 173 suara per TPS.
Dia pun mencontohkan, jika partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69% x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71%, dan seluruh partai lain hanya 29%.
"Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih,” ujar dia.
Menurutnya, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. Penggelembungan suara PSI diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
"Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu," ucap Rommy.
Dia menegaskan, PPP siap membawa hal tersebut sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.
“Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!” tegasnya.
PPP juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya.
"Bahwa setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu, dan melindungi setiap 1 suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia," imbuhnya.
