Santainya Gerindra ditinggal Perindo merapat ke Jokowi

Merdeka.com - Partai Perindo berencana melakukan deklarasi untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres 2019. Deklarasi ini akan disampaikan saat partai besutan Hary Tanoe ini menggelar Rapimnas dalam waktu dekat ini.

Partai Gerindra menanggapi santai soal merapatnya Partai Perindo ke Jokowi. Meskipun sebelumnya Perindo lebih mesra dengan partai opsisi seperti Gerindra dan PKS daripada mendukung Jokowi.

"Oh enggak ada, sama sekali enggak ada (merasa dikhianati). Ini masih jauh ya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

Fadli mengatakan, partai-partai yang sekarang mendukung Joko Widodo belum tentu konsisten sampai akhir. Menurutnya, partai-partai pendukung pemerintah memiliki kepentingan dengan mendukung Jokowi.

Fadli yang juga Wakil Ketua DPR ini menegaskan, Partai Gerindra sebenarnya mendukung segala kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Namun, partai besutan Prabowo Subianto itu juga tak segan mengkritik habis jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang salah.

"Kalau sekarang ini kita juga dalam sejumlah hal mendukung kebiijakan pemerintah yang baik. Tetapi kalau yang jelek kita koreksi. Dalam sejumlah isu yang mendukung kepentingan rakyat tentu kita akan dukung," tegasnya.

Tanggapan santai soal wacana merapatnya Perindo ke Jokowi juga ditanggapi santai oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, sikap balik badan Perindo yang akan mendukung Jokowi pada 2019 nanti, tak dianggapnya sebuah pengkhianatan.

Gerindra tak merasa ditingalkan dengan sikap Perindo ini. Selama ini, kata dia, antara Perindo dan Gerindra juga tak ada komitmen akan bersama-sama dukung Prabowo pada 2019.

"Kan kita selama ini dengan Perindo tidak ada pembicaraan sampai bagaimana-bagaimana," kata Dasco saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/8).

"Itukan hak politik Partai Perindo, namanya hak politik, dia kan sudah punya perhitungan yang disesuaikan dengan keinginan pengurus dari pusat ke daerah. Kita hormati hak politiknya, mungkin dia berpikir lebih bisa berjuang untuk bangsa dengan arah ke sana, kita hormati," tandas anggota Komisi III DPR ini.