Follow
SBY diminta jelaskan proyek e-KTP, Demokrat lempar 'bola' ke Jokowi-JK
Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menjelaskan terkait proyek e-KTP. Pernyataan ini menyikapi sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta pemerintahan SBY menjelaskan akar masalah dari proyek e-KTP yang akhirnya dikorupsi.
Menurut Hinca, pihak yang berkompeten untuk menjelaskan proyek e-KTP adalah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Di luar itu, yang jelasin yang memerintah sekarang, sebab pemerintahan itu berkesinambungan, dari satu periode ke periode berikutnya," kata Hinca saat dihubungi, Jumat (22/12).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Baik Demokrat dan SBY, kata Hinca, menyerahkan kasus hukum korupsi e-KTP kepada KPK dan penegak hukum lain.
"Biarkan pengadilan yang menjadi ruang paling pas dan adil yang memaparkan fakta dan datanya, agar jelas duduk soalnya," jelasnya.
Pihaknya juga mendukung penuh KPK menyidik dan mengembangkan kasus korupsi proyek e-KTP. Dia berharap, KPK menyidik secara tuntas untuk membongkar korupsi e-KTP.
"Kita dukung KPK menuntaskan kerja kerasnya yang profesional agar terbongkar dengan tuntas," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiHasto melanjutkan, dalam pemeriksaan dirinya membantah kenal baik dengan tersangka kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
PDIP menyebut Jokowi memang memegang arahan kebijakan, namun penggunaan anggaran berada di tangan menteri.
Baca Selengkapnya
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca Selengkapnya
Hasto sebelumnya diperiksa KPK sebagai saksi KPK terkait kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca Selengkapnya
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya
Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi kini berstatus terpidana kasus korupsi DJKA.
Baca Selengkapnya
Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Pertemuan SBY dan Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di KIM
Baca Selengkapnya
Dirinya tidak ingat dengan sosok yang kini sudah berstatus tersangka di kasus DJKA.
Baca Selengkapnya
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Hasto pun menjelaskan duduk perkara dirinya diseret dalam kasus tersebut.
Baca Selengkapnya