'Sekarang Bawaslu dan KPU sedang diukurin bajunya oleh DPR'
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap, terjadi penguatan di lembaganya. Hal ini merujuk tengah dibahasnya RUU Pemilu oleh pemerintah dan Komisi II DPR.
Anggota Bawaslu, Muhammad Afifuddin mengatakan, penguatan di lembaga Bawaslu sangat penting dilakukan. Beberapa waktu lalu, muncul wacana bahwa Bawaslu tak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga bisa menindak para pelanggar pemilu.
"Pengguatan lembaga pengawas Pemilu, harus dipahami sebagai siklus yang menyeluruh, tidak sesederhana hanya pengawasan, berbeda dengan proses penindakan atau penanganan sengketa, dan selama Undang-Undang masih mengamanahkan pengawasan kepada Bawaslu, dari situ kita harus memperkuatnya," ujarnya dalam pertemuan diskusi terbuka dengan KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu), Menteng, Jakarta Selatan, Jumat (26/5).
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa tugas utama Pantarlih Pemilu? Pantarlih dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memiliki tugas utama untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.
-
Mengapa strategi pengawasan pemilu penting? Pentingnya strategi ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses pemilihan umum.
-
Apa fokus pengawasan Bawaslu Temanggung di Pilkada 2024? Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Siapa saja yang terlibat dalam strategi pengawasan pemilu? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
Dia pun mengibaratkan, saat ini DPR dan pemerintah tengah melakukan pengukuran baju terhadap Bawaslu dan KPU. Sebab, Pansus RUU Pemilu sedang menggodok aturan main, hak dan kewajiban Bawaslu dan KPU nantinya sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu.
"Jadi tanpa berpretensi mengomentari apa yang terjadi di Pansus, saya ilustrasikan begini, sekarang Bawaslu dan KPU ini sedang diukurin bajunya sama DPR, entah baju itu pas atau tidak kita harus siap," imbuhnya.
Dia juga menambahkan, keputusan yang nantinya diambil oleh Pansus diharapkan tidak membuat masyarakat mempunyai harapan yang lebih kepada Bawaslu. Maksudnya, masyarakat ingin Bawaslu bertindak tegas, tapi rupanya tak bisa karena aturan dan regulasi yang diatur dalam UU Pemilu.
"Jangan sampai nanti masyarakat berekspektasi berlebih yang sebenarnya secara undang-undang tidak ada di Bawaslu," tuturnya.
Menurutnya salah satu contoh dari lemahnya fungsi badan pengawasan tersebut adalah permasalahan dana kampanye pasangan calon kepala daerah yang tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu.
"Saya contohkan begini, dana kampanye paslon itu tidak pernah dicopy ke Bawaslu, makanya kami juga mengusulkan bagaimana kantor akuntan publik yang mengaudit itu kami yang pilih," jelasnya.
Lebih jauh menurutnya, penguatan terhadap tupoksi Bawaslu, merupakan hal yang diperlukan untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan pesta demokrasi yang baik. "Kalau ada yang bilang tanpa Bawaslu, Pemilu bisa diadakan, tentu bisa kan KPU selaku Panitianya, tapikan menjaga kualitas demokrasi dan elektoral di Pemilu itu tugasnya Bawaslu dan itu peran Bawaslu," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaDengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta menyebut ada empat pantarlih yang diduga telah menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian calon pemilih.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu RI belum berkoordinasi dengan Polri terkait intimidasi yang terjadi di PSU Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu
Baca SelengkapnyaSejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena sejumlah alasan, seperti kekisruhan atau pun rekomendasi dari Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Mochammad Afifuddin enggan berkomentar banyak terkait keputusan Baleg DPR RI yang menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada.
Baca Selengkapnya