Sekjen PAN: Pemilu 2024 Jangan Terjebak Politik Identitas
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengimbau agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak sampai terjebak pada politik identitas atau politik aliran.
"Politik identitas merupakan politik yang membelah, tidak mencerdaskan dan tidak mencerahkan. Sampai sekarang kita masih merasakan politik identitas dari Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019," kata Eddydalam diskusi daring oleh PARA Syndicate di Jakarta dilansir Antara, Jumat (28/5).
Menurut Eddy, politik identitas meninggalkan luka mendalam. Walaupun di tingkatan elite politik gampang menyatu, tetapi di masyarakat sangat sulit dan membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka tersebut.
-
Apa itu Politik Identitas? Politik identitas merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain yang mencirikan identitas sosial mereka.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa Politik Identitas muncul? Konsep ini berasal dari kebutuhan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam masyarakat.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Bagaimana Politik Identitas digunakan? Dalam masyarakat, politik identitas digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak yang seringkali tidak terpenuhi, seperti hak-hak politik, ekonomi, dan kebudayaan.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
"Dapat dilihat, capres dan cawapres yang didukung PAN pada Pilpres 2019 sudah bergabung dalam kabinet pemerintahan," ujar dia.
Eddy menyarankan yang dilakukan saat ini adalah melakukan politik ide atau politik gagasan. Hal itu merupakan tugas dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Yang didengar adalah ide dan gagasan dari partai politik, bukan saya pancasiliais atau kamu radikal," tegas Eddy.
Eddy merasa prihatin dengan hasil survei yang menempatkan partai politik berada di tingkat terendah dari kepercayaan masyarakat.
"Masyarakat sudah sangat jenuh melihat para politikus ribut dan berdebat terus, tidak ada hal yang bermanfaat untuk masyarakat," jelas Eddy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan politik itu menjadikan kekuasaan harus diperolae dengan cara benar.
PDI Perjuangan sangat percaya kalau kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan membawa karma politik dan membawa kesengsaraan lahir batin.
"Di kantor PDI Perjuangan kami menuliskan, Satyameva Jayate di mana pada akhirnya kebenaran pasti akan menang," kata Hasto.
PARA Syndicate mengadakan diskusi daring dengan tema "Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024". Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan dinamika partai begitu dinamis pada tiga tahun jelang Pemilu 2024.
Hajatan politik besar, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Hampir semua partai mengalami dinamika politik beberapa waktu terakhir.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat harus mengetahui profil para kandidat serta menjaga kerukunan umat beragama dan persatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaDirinya pun mencontohkan pada saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi banyak sekali kasus yang serupa dengan hal itu.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca SelengkapnyaPDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.
Baca SelengkapnyaKampanye secara negatif diharapkan tidak terjadi lagi karena berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons serangan negatif selama ini yang ditujukan kepadanya.
Baca SelengkapnyaWejangan itu pula yang disampaikan tokoh agama sekaligus penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainuri.
Baca SelengkapnyaPara elite politik diingatkan tidak menggunakan politik identitas dan ujaran kebencian demi meraih kekuasaan
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaKetum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, pemilu paling buruk pernah terjadi saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya