Sekjen PDIP: Ganjar Diberikan Sanksi Karena Langgar Instruksi Megawati

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan Ganjar Pranowo diberikan sanksi teguran lisan. Meski tidak melanggar aturan partai, Ganjar telah melenceng dari instruksi partai Nomor 4503/internal/DPP/X/2022 terkait komunikasi politik yang dikeluarkan 7 Oktober 2022. Gubernur Jawa Tengah itu sebelumnya bicara siap nyapres dalam wawancara di televisi.

Surat tersebut dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk disiplin berbicara.

"Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP ditanda tangan oleh ketum Partai ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai Sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," ujar Hasto usai meminta klarifikasi Ganjar di kantor DPP PDI perjuangan, Jakarta, Senin (24/10).

"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi," ucapnya.

Menurut Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menerapkan perlakuan yang sama kepada seluruh kader PDIP. Bagi yang melanggar instruksi partai diberikan teguran.

Hasto mengaku pernah juga ditegur partai karena bicara tidak sesuai dengan mandat partai.

"Pak Komar ini selaku ketua DPP bidang kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai Sekjen Partai, saksi teguran. Karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu," jelas Hasto.

Ia kembali mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden akan disampaikan dalam momentum yang tepat oleh Megawati. Seluruh kader partai berlambang banteng diminta untuk berdisiplin berorganisasi.

"Partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah, sampai ibu Ketum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti," ujar Hasto.