Follow
Sekjen PDIP Ungkap Alasan Dorong Sistem Proporsional Tertutup
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan perlunya evaluasi terkait pelaksanaan pemilu. Salah satunya terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup.
"Evaluasi menyeluruh terkait pemilu sekarang. Apakah proporsional terbuka itu membawa banyak manfaat atau mudaratnya yang lebih banyak," ujar dia dalam diskusi CSIS bertema 'Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan', Senin (1/11)
Dia menegaskan, PDIP berpandangan bahwa yang harus diterapkan yakni proporsional tertutup. Sebab proporsional terbuka berpeluang mengeliminasi calon-calon berkualitas.
-
Apa yang dimaksud dengan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem pemilu proporsional tertutup adalah metode pemilihan umum di mana pemilih memberikan suaranya untuk partai politik, bukan untuk kandidat individual.
-
Kenapa sistem pemilu proporsional terbuka dipilih di Indonesia? Sistem ini memberikan kesempatan lebih besar bagi kandidat untuk dipilih berdasarkan popularitas dan rekam jejak pribadi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan partai politik dan kandidat dapat lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan memenuhi harapan pemilih.
-
Bagaimana calon terpilih di Pemilu Proporsional Tertutup? Dengan begitu, wakil rakyat terpilih nantinya ditetapkan oleh partai politik berdasarkan nomor urut. Dalam sistem proporsional tertutup, secara teknis pemilih hanya dapat memilih tanda gambar partai saja.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Apa yang dipilih rakyat pada Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan di mana rakyat hanya memilih partai. Pada surat suara, tertera hanya nama partai politik dan pemilih memilih melalui tanda gambar atau lambang partai.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
"Kita imajinasikan ke depan 2024 pileg pilpres berjalan serentak. Ini yang harus kita lihat kembali. Kalau dari kami sebenarnya mengusulkan karena peserta pemilu adalah partai politik, proporsional tertutup," ujar dia.
"Karena proporsional terbuka itu juga mampu mengeliminir berbagai tokoh yang sangat kuat dalam pemahaman terhadap sistem politik, fungsi legislasi, kalah oleh aspek elektoral," lanjut Hasto.
Terkait hal tersebut, Hasto memberikan sebuah contoh. Ketika seorang anggota DPR RI hasil pemilu 2019 lalu tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
"Saya agak heran pada awal-awal persidangan di DPR pemilu 2019 kemarin, ada seorang anggota dewan yang ketika berbicara woman trafficking dibahas di Komisi III, dia protes kenapa woman trafficking dibahas di komisi III (komisi) hukum. Kan harusnya (di Komisi) perdagangan, dibahas di Komisi VI," jelasnya.
"Karena tidak ada pendidikan politik untuk memahami bahwa DPR itu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, fungsi representasi. Karena mereka hanya popularitas yang banyak. Atau punya kekuatan basis dukungan keluarga, atau sukuisme, atau basis dukungan kapital yang begitu kuat atau media, sehingga hal-hal. yang seperti yang menjadi sisi-sisi negatif dari proporsional terbuka," tandas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca Selengkapnya
MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup
Baca Selengkapnya
Di antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan hal itu.
Baca Selengkapnya
Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menilai pemilihan umum (Pemilu) 2024 bukan sekedar Jokowi effect.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
PDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan peran Polri yang tak netral selama pemilu berlangsung.
Baca Selengkapnya
JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.
Baca Selengkapnya
PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya