Timses Bakal Laporkan Spanduk #JokowiBersamaPKI
Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mempertimbangkan ambil langkah hukum terkait spanduk #JokowiBersamaPKI yang ditemukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding spanduk tersebut sudah masuk ranah pidana.
"TKN sudah saya minta ke direktur hukum untuk mengorganisasikan langkah-langkah untuk memproses itu," katanya di Grand Sahid, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12).
Isu PKI kerap kali menyerang capres petahana Joko Widodo sejak Pilpres 2014 lalu. Bahkan Jokowi dalam beberapa kesempatan mengeluarkan bantahan dengan pernyataan yang keras.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Karding menilai, kampanye hitam demikian perlu segera ditindaklanjuti. Dia berharap Bawaslu pun aktif untuk mengusut spanduk demikian.
Dari segi elektabilitas diakui Karding cukup berpengaruh. Sebab berdasarkan survei 12 persen masyarakat percaya isu kebangkitan partai komunis.
"Isu PKI itu 12 persen. Coba kalikan jumlah manusia berapa itu, 9 jutaan," ucap Karding.
Menurut politisi PKB itu Jokowi sudah berulangkali menjelaskan sisilah keluarganya. Bahwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan garis keturunan anggota PKI.
"Bolak-balik pak Jokowi itu bapak saya ini, ayahnya ini, kalau masih belum percaya ibu saya ini, anak saya ini, turunan dari sini dari sini, tinggal sebenarnya boleh dicek lagi ke masjid-masjid, tokoh-tokoh agama, ormas yang ada di kampung saya benar ga orang tua saya keturunan PKI atau terlibat PKI lah gitu lah. Nggak lah. Itu udah sebenarnya," pungkasnya.
Sementara itu, pendamping Jokowi di Pilpres 2019, Ma'ruf Amin menilai isu tersebut sengaja dibuat untuk mendiskreditkan Jokowi melalui spanduk bermuatan kampanye hitam. Dia pun berharap kepada santri pendukungnya untuk mengonter isu tersebut.
Sebelumnya, Spanduk #JokowiBersamaPKI terpasang di kawasan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dalam spanduk itu ada ajakan untuk memilih pasangan lain.
Spanduk #Jokowi Bersama PKI akhirnya diturunkan oleh pihak kepolisian pada Selasa (4/12/2018) setelah ramai dibahas di media sosial. Bawaslu telah bergerak untuk menyelidiki pemasang spanduk tersebut.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi merupakan kader PDIP, mengapa memilih mengendors partai lain.
Baca SelengkapnyaMomen pertemuan itu diunggah Kaesang Pangarep dengan caption 'Pelatih sedang memberikan arahan'
Baca SelengkapnyaSalah satu baliho berukuran cukup besar bergambar foto Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaPDIP tak terima Rocky Gerung mengkritik Jokowi dengan kata kasar.
Baca SelengkapnyaRibka mengaku kepada Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melarang agar tidak menyerang dan menyebut nama
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal baliho dirinya dengan foto bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, fotonya tidak hanya berada di baliho Prabowo.
Baca SelengkapnyaPanel Barus menyebut PDIP tengah memainkan taktik bambu
Baca SelengkapnyaKemudian, Jokowi bicara mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu yang lagi ramai baru baru ini.
Baca SelengkapnyaBareskrim Mabes Polri mengaku laporan yang dilayangkan PDIP masih pendalaman.
Baca Selengkapnya