Timses minta jangan kebijakan negara dituduh kepentingan politik Jokowi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan tol Surabaya-Madura (Surabaya) mulai Sabtu (28/10) kemarin. Jokowi membantah memanfaatkan momentum ini untuk mendulang suara masyarakat Madura untuk Pilpres 2019.
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, M Romahurmuziy mengatakan apapun yang pemerintah lakukan bakal dituding pencitraan. Dia menilai apa yang dilakukan Jokowi membebaskan tarif tol untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Madura yang cenderung stagnan meski sudah ada Tol Suramadu.
"Karena itu pemerintah lakukan terobosan barangkali hari ini yang menjadi persoalan adalah masih dikenakannya tarif di Tol Suramadu itu, sehingga dia tak lagi dijadikan tol berbayar tetapi tol tidak berbayar," jelas Ketum PPP itu di sela Rakernas TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menilai mengapa Jokowi menegaskan penggratisan Tol Suramadu itu bukan politis karena apa-apa pemerintah kerjakan selalu dituding demikian.
Politisi PKB itu mengatakan Jokowi ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa, pemerintah bekerja di tahun politik ini bukan demi kepentingan elektoral.
"Jadi itu saya kira untuk menjelaskan ke publik bahwa di era pilpres ini jangan semua kebijakan negara dituduh politik, karena kalau semua kebijakan negara dibilang politik nanti kita stuck enggal ada kebijakan yang keluar," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Capres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenikmat simpul ekonomi baru itu adalah para pengusaha kecil dan menengah.
Baca SelengkapnyaProyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara terkait tudingan menghambat dan menjegal langkah politik Anies Baswedan di Pilkada Serentak, Jumat (30/8).
Baca SelengkapnyaMenariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaTanpa Menteri PUPR, Jokowi resmikan jalan Tol di Sumut Didampingi Meutya Hafid
Baca Selengkapnya"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya