Tolak isu SARA, Pilkada DKI jadi ujian terberat

Merdeka.com - Sejumlah elemen masyarakat menolak isu SARA digunakan dalam pilkada serentak 2017. Mereka meminta agar isu SARA dihindari dalam pilkada, utamanya di DKI Jakarta yang menjadi cerminan demokrasi di Indonesia.

"Persoalannya, kita sulit menerima kenyataan bahwa agama dijadikan alat untuk jatuhkan orang. Melawan orang yang tidak disukai. Terjadi politisasi agama. Dipolitisasi sedemikian rupa, untuk mendapatkan keuntungan politik, itu yang kita tolak," kata Masykurudin Hafidz dari JPPR, Sebastian Salang dari Formappi, Dr Rumadi dari Lakpesdam PBNU, Dr Iryanto Djou dari Apsirasi Indonesia, dan Ray Rangkuti dari LIMA Indonesia, dalam diskusi bertajuk 'Pilkada Sehat dan Cerdas Tanpa Sara', dalam acara diskusi bertajuk tolak sara dalam Pilkada di Kedai Deli, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Menurut Rumadi, pilkada yang paling menarik adalah Pilkada Jakarta. Menurutnya, Pilkada Jakarta adalah ujian terberat terkait dengan SARA.

"Kalau Jakarta tahun ini bisa lolos, lalui ini semua dengan baik, saya punya optimisme ke depan Indonesia jadi lebih baik. Kalau Jakarta gagal, mungkin ada eskalasi bisa lebih buruk," katanya.

Menurut Rumadi Pilkada Jakarta adalah 'test case' yang menjadi laboratorium politik paling menarik. Sebab, calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan keturunan dan nonmuslim.

Menurutnya, jika seseorang tak mau memilih Ahok jangan menjadikan keyakinan sebagai alasan. "Persoalkan saja kebijakan yang dia buat. Karena kita tak bisa pilih dilahirkan dari etnis mana. Sama saja kita persoalkan takdir Tuhan," katanya.

Sementara, Sebastian Salang mengungkapkan, isu SARA di DKI Jakarta jika dicermati perkembangannya belakangan ini dimanfaatkan kelompok elite. Isu ini, kata dia, tidak berkembang di masyarakat.

"Karena itu, saya yakin sekali sebetulnya, gagasan yang manfaatkan isu SARA, yang ingin dapat keuntungan dari Pilkada Jakarta, sengaja dimainkan ketika lawan tanding dianggap sulit sekali dikalahkan misalnya oleh gagasan, program, integritas," ungkapnya.

Sebastian merujuk survei-survei yang menunjukkan bahwa masyarakat di Jakarta sangat rasional. "Karena itu permainan isu SARA tidak cukup membuat masyarakat kita berubah pilihannya. Ada gap antara elite yang manfaatkan isu ini dengan rakyat bawah," tukasnya.

Iryanto Djou mengatakan semua pihak harus mengawal Pilkada DKI menjadi pilkada yang cerdas. Sebab seluruh proses pilkada merupakan pendidikan politik untuk publik.

"Begitu ada wacana mengganggu penerapan prinsip demokrasi, itu merusak pendidikan politik. Jakarta jelas barometer. Kalau Jakarta gagal, bisa bermuara pada persoalan lebih serius ke depan," katanya.

Tak jauh berbeda, Ray Rangkuti mengatakan, ada dua tagline yang dipopulerkan yang seolah-olah dianggap benar atas nama demokrasi. Dua tagline ini sedemikian masif dipopulerkan dengan gunakan demokrasi sebagai dasar. Pertama soal isu dinasti dalam demokrasi.

"Misalnya kalau kita kritik dinasti tidak boleh lagi terjadi, mereka jawab, dinasti kan dibolehkan dalam demokrasi. Atas nama demokrasi enggak boleh orang dilarang naik," katanya.

Kedua soal SARA. Mereka selalu berargumen bahwa itu diperbolehkan dalam demokrasi. "Mereka bilang, boleh dong, kan demokrasi bolehkan saya memilih pemimpin atas dasar kepercayaan saya. Sekilas benar, demokrasi enggak boleh batasi orang ikut dalam pilkada. Boleh tidak pilih karena tidak seagama dengan saya. Seolah-olah ini benar. Demokrasi beri kebebasan pilih orang atas dasar apapun".

"Kalau isunya saya pilih karena agama sama, tidak pilih karena tidak seagama. Kalau orang tidak pilih karena agama, itu tarafnya demokrasi bawah. Tapi tentu saja agak bermasalah dalam demokrasi anda kampanyekan tidak pilih orang lain karena agama. Orang boleh memilih karena agama, etnik sama, sekolah sama. Tetapi bermasalah sekali kalau anda melarang untuk tidak pilih seseorang karena keyakinan berbeda," katanya. (mdk/dan)