Yusril: Presiden harus pertimbangkan masukan Mega dalam reshuffle
Merdeka.com - Walaupun memiliki kewenangan penuh merombak (reshuffle) kabinet, Presiden secara politik juga harus sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan masukan partai-partai pengusung dan pendukungnya.
Dalam hal Presiden Jokowi, masukan dan pandangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mutlak harus menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam penyusunan dan reshuffle kabinet.
"Karena PDIP adalah partai penentu dan pendukung utama terpilihnya Jokowi menjadi Presiden," kata pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Selasa (12/4).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Menurut Yusril, Presiden pertama Bung Karno juga dulu pernah meminta pertimbangan pimpinan parpol sebelum melakukan reshuffle.
"Betapapun wibawa Bung Karno begitu besar dan boleh dibilang bisa menentukan segala-segalanya, namun beliau toh tetap mempertimbangkan masukan ketua partai-partai politik dalam menyusun kabinet," kata Yusril.
"Karena itu masukan dan pertimbangan Ketum PDIP dalam reshuffle kabinet sekarang ini, khususnya untuk pos-pos kementerian tertentu dan personalia tertentu yang menjadi keberatan Ketum PDIP seyogianya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden Jokowi," imbuh Yusril.
Menurut Yusril, semua ini penting untuk mempercepat penyelesaian reshuffle, agar tidak tertunda-tunda lagi. "Demi solidnya kabinet yang mutlak perlu untuk melaksanakan seluruh program kabinet yang dinanti-nantikan seluruh rakyat," ujar mantan Mensesneg ini.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaYusril pun membandingkan pasangan calon lain yang juga didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh lain.
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh politik berlomba-lomba ingin bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, termasuk Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBasarah menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah di tangan partai politik.
Baca SelengkapnyaDia tak terkejut jika Presiden Jokowi menginginkan posisi sebagai ketua umum PDIP.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaYusril Ihza Mahendra selaku ketua tim hukum Prabowo-Gibran mencecar tajam saksi ahli.
Baca SelengkapnyaApakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara terkait sindiran PDIP bahwa Bobby Nasution banyak didukung partai di Pilkada Sumut karena menantu presiden.
Baca Selengkapnya"Penerus Jokowi adalah Ganjar-Mahfud," tutur politisi PDIP Aria Bima.
Baca Selengkapnya