Contoh Kebijakan Publik Beserta Pengertian dan Tingkatan di Dalamnya
Merdeka.com - Istilah kebijakan publik diserap dari bahasa asing yaitu public policy. Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Melalui kebijakan publik inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Walaupun memaksa, akan tetapi hal ini bersifat sah dan legitimate karena didasari regulasi yang jelas.
Kebijakan publik ini secara otomatis akan berdampak langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Oleh sebab itu, mengapa begitu penting untuk memperhatikan dan mengkritisi setiap kebijakan yang belum atau sudah disahkan untuk mendapatkan regulasi yang paling tepat.
-
Bagaimana politik mengatur kehidupan masyarakat? Dengan pengetahuan ini, maka Anda bisa memahami setiap praktik politik yang terjadi di lingkungan sekitar. Mulai dari skala kecil di lingkungan rumah, hingga skala besar dalam lingkup negara.
-
Kenapa hukum dibuat? Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, ketentraman sekaligus keamanan.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Kenapa hukum penting untuk masyarakat? Adanya hukum membuat kehidupan sosial masyarakat lebih teratur dan tertib. Berikut adalah tujuan dan fungsi hukum selengkapnya.
-
Siapa yang berhak menentukan kekuasaan? Politik menentukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran.
-
Bagaimana hukum mengatur pergaulan antar manusia? Fungsi Hukum Tak hanya tujuan hukum, teryata hukum juga memiliki fungsinya sendiri. Ada beberapa fungsi hukum yang perlu diketahui, diantaranya adalah: - Memberi petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat. - Melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat. - Mengatur interaksi serta pergaulan antar manusia guna mencapai kedamaian. - Memberikan jaminan kenyamanan, keamanan serta kebahagiaan kepada masyarakat.
Berikut merdeka.com merangkum selengkapnya pengertian, instrumen, dan contoh kebijakan publik di Indonesia:
Pengertian Kebijakan Publik
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Pengertian lain, melansir dari buku Kebijakan Publik (2014), Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan pengertian kebijakan publik sendiri menurut Aminuddin Bakry (2010), adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.
Sederhananya seperti menurut Thomas R. Dye, bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.
Tingkatan Kebijakan Publik di Indonesia
Di Indonesia, pelaksana kebijakan umum/publik dilaksanakan oleh Presiden dan pembantu-pembantu Presiden lainnya yaitu wakil presiden dan para menteri.
Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2006:31) menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni :
1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu:
(a) UUD1945,
(b) UU/Perpu,
(c) Peraturan Pemerintah,
(d) Peraturan Presiden, dan
(e) Peraturan Daerah.
2. Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.
Contoh Kebijakan Publik di Indonesia
Ada berbagai bidang yang diatur dalam kebijakan publik. Berikut contoh kebijakan publik di Indonesia:
Contoh kebijakan publik di bidang pendidikan
Contoh kebijakan publik di bidang pendidikan bisa meliputi peraturan dan pergantian kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan, hal ini didasari karena semata-mata ingin mempengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri agar proses belajar mengajar semakin efektif.
Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain kurikulum, pemerintah juga menetapkan kebijakan publik dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yang membantu mengembangkan fasilitas sekolah dan membantu para siswa.
Contoh kebijakan publik di bidang kesehatan untuk penanganan covid-19
Contoh kebijakan publik yang kini sedang berlangsung untuk mengatasi pandemik melansir dari laman Kementerian Keuangan RI, untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Rp65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan:
2. Rp5,9 triliun untuk insentif tenaga media pusat dan daerah:
3. Rp300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan (Rp300 juta/orang);
4. Rp3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019.
5. Pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung pemerintah sesuai standar biaya penanganan. Standar biaya perawatan sudah meliputi paket lengkap, mulai dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia. Pendanaan pasien Covid-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD.
6. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19:
7. Relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access Scheme (SAS). (mdk/amd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara.
Baca SelengkapnyaAdanya hukum membuat kehidupan sosial masyarakat lebih teratur dan tertib.
Baca SelengkapnyaSebagai ilmu yang kompleks dan krusial, politik patut dipelajari.
Baca SelengkapnyaPengendalian sosial berfungsi sebagai kontrol guna terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan teratur.
Baca SelengkapnyaNorma merupakan suatu aturan atau standar yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam masyarakat.
Baca SelengkapnyaAturan yang mengatur perilaku manusia adalah norma yang dibuat berdasarkan kesepakatan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.
Baca SelengkapnyaYasonna memastikan, KUHP baru tetap mencantumkan batasan terhadap berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan empat indikator.
Baca SelengkapnyaTanpa politik kehidupan di masyarakat tidak akan teratur dan sejahtera.
Baca Selengkapnya