Sumut Resmi Tetapkan UMK Tahun 2022, 6 Daerah Ini Tak Alami Perubahan
Merdeka.com - Besaran upah minimum untuk 22 kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 di Sumatra Utara (Sumut) telah ditetapkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Penetapan ini berdasarkan usulan dari bupati/wali kota.
Dari UMK tahun 2022 tersebut, ada enam daerah di Sumut yang tidak mengalami perubahan alias sama dengan UMK tahun sebelumnya. Keenam daerah tersebut yakni Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Batubara, dan Langkat.
"Penetapan UMK ini merupakan usulan bupati/wali kota. Karena hal ini sudah terlebih dahulu dibahas di tingkat dewan pengupahan kabupaten/kota masing-masing daerah," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut Baharuddin Siagian pada Jumat (3/12).
-
Berapa UMP Jakarta di tahun 2025? Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.761.
-
Berapa besar UMK Semarang 2025? UMK Kota Semarang untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.454.827, mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun lalu.
-
Siapa yang menetapkan UMP Jakarta 2025? Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.761.
-
Apa tujuan kenaikan UMP Jakarta? Tujuan Kenaikan UMP Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa tujuan dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah untuk menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
-
Siapa Gubernur Pertama Sumatra Utara? Jadi Gubernur Pertama sekaligus Ketua DPRD Sumatra Utara, Ini Sosok Putra Keturunan Batak Mandailing Namanya jarang dikenal banyak orang. Tetapi jasa besarnya memimpin Sumatra Utara pasca kemerdekaan patut diacungi jempol.
-
Kapan UMP Jakarta 2025 diterapkan? Peraturan mengenai UMP Jakarta 2025 akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga telah menetapkan UMP Sumut Tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.522.609,94. Nominal tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.126,94 atau 0,93 persen dibandingkan UMP tahun ini.
Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya.
Daftar UMK Kabupaten/Kota di Sumut
Dari 22 UMK yang telah ditetapkan mengalami kenaikan, UMK Medan yang paling besar yakni 1,22 persen atau Rp40.778,08 menjadi Rp 3.370.645,08. Kemudian diikuti dengan daerah lain, yakni Deli Serdang Rp3.188.592,42 (tetap), Serdang Bedagai Rp869.292 (tetap), Binjai Rp2.630.684,46 (naik 0,60 persen Rp15.903,41), Langkat Rp2.711.000 (tetap), Karo Rp3.078.762,16 (naik 0,27 persen Rp8.407,77), Tebing Tinggi Rp2.565.424,01 (naik 1,08 persen Rp27.548,29) dan Pematangsiantar Rp2.523.361,42 (naik 0,87 persen Rp21.842,42).
Kemudian Batubara Rp3.191.570,99 (tetap), Asahan Rp2.819.625,10 (naik 0,17 persen Rp 4.890,20), Labuhanbatu Utara Rp2.872.440,81 (naik 0,10 persen Rp3.147,97), Labuhanbatu Rp2.904.569,75 (naik 0,32 persen Rp9.280,48), Labuhanbatu Selatan Rp2.938.260,06 (naik 0,24 persen Rp7.290,06), Padanglawas Rp2.758.828,39 (naik 0,83 persen Rp22.828,39) dan Padanglawas Utara Rp2.768.094,85 (naik 0,01 persen Rp310,85).
Lalu Tapanuli Selatan Rp2.903.042,34 (tetap), Padangsidempuan Rp2.704.365,86 (naik 1,05 persen Rp28.156,86), Toba Rp2.701.117,36 (naik 1,21 persen Rp32.502,59), Humbang Hasundutan Rp2.538.345,54 (naik 0,56 persen Rp14.312,77), Tapanuli Tengah Rp2.830.884,32 (tetap), Sibolga Rp3.006.826,50 (naik 0,09 persen Rp2.826,50) dan Gunungsitoli Rp2.610.347,98 (naik 0,27 persen Rp7.102,03).
Pertimbangan Penetapan UMP
Sementara itu, untuk penetapan UMP, Baharuddin menjelaskan, penetapan UMP tersebut sudah berdasarkan berbagai pertimbangan mulai dari tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta masukan dari serikat buruh dan pengusaha. Dari besaran UMP 2021 yakni Rp2.499 423, ada kenaikan sebesar Rp23.186,94 atau 0,93 persen. "Kondisi hari ini inflasi, dan pertumbuhan ekonomi rendah. Kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi kita 0,88 persen, ini data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang mengeluarkan. Inflasi di Sumut 2,4 persen jadi hitungan sudah ada," jelasnya.Menurutnya, data BPS juga menyebut rata-rata konsumsi rumah tangga di Sumut berjumlah Rp1.102.717 per bulan."Itu untuk satu bulan rata-rata. Rata-rata banyak anggota di setiap kepala keluarga itu tidak sampai empat orang, 3,85. Gak sampai empat tapi lebih dari tiga, satu rumah ada suami istri dan anak satu setengah. Rata-rata kerja satu keluarga itu juga 1,2 misalkan suami kerja dan istri tidak," jelasnya. (mdk/far)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak boleh ada wilayah yang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di bawah 6,5 persen.
Baca SelengkapnyaNominal ini naik dengan presentasi kenaikan 4,74 persen dari tahun 2023 yang hanya Rp3.356.109.
Baca SelengkapnyaPenetapan UMP 2025 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap undang-udang Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaAngka kenaikan tersebut merupakan batas minimum yang harus digunakan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum di setiap provinsi.
Baca SelengkapnyaYassierli menjelaskan kenaikan rata-rata sebesar 6,5 persen berlaku untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca SelengkapnyaDari 34 Provinsi yang ada UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Baca SelengkapnyaKemenaker meminta seluruh Gubernur segera mengumumkan kenaikan UMP 2024.
Baca SelengkapnyaYassierli menjelaskan rata-rata kenaikan upah minumum nasional sebesar 6,5 persen baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota.
Baca SelengkapnyaTercatat sudah ada 33 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP 2024.
Baca SelengkapnyaPemprov memastikan seluruh usulan UMK dari kabupaten dan kota telah memenuhi ketentuan Permenaker untuk naik 6,5 persen dibanding UMK 2024.
Baca SelengkapnyaMahyeldi mengatakan, kenaikan tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada.
Baca SelengkapnyaTercatat sudah ada 33 provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP 2024.
Baca Selengkapnya