Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat penjara 10 bulan karena ia terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita tidak lengkap yang berpotensi menerbitkan keonaran.

Hakim Ketua Hapsoro Widodo mengatakan bahwa majelis hakim masih meminta pertimbangan dari ketua majelis yang lama, Agus Widodo.

Jumhur mengatakan putusan majelis hakim merupakan benteng terakhir pengawal demokrasi.

Tuntutan itu diberikan jaksa, dengan harapan Majelis Hakim turut mengabulkan dan menganggap Jumhur secara sah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 14 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama primer.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menunda sidang kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang melibatkan Jumhur Hidayat, aktivis buruh dan demokrasi, sampai 2 Agustus 2021. Sidang ditunda lantaran belum ada pengganti ketua majelis hakim dan situasi PPKM Darurat.

Dari berbagai masalah yang disampaikan Faisal, kesejahteraan buruh dan pelindungan terhadap lingkungan dari ancaman kerusakan jadi isu yang banyak dibahas dalam sidang.

Terkait penolakan itu, Ketua Majelis Hakim Agus Widodo saat sidang meminta jaksa menuliskan keberatannya dalam tanggapan secara tertulis.

"Terdakwa memiliki anak yang masih balita dan ada 17 penjamin yang siap menjamin penangguhan itu," kata dia menambahkan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Selasa, kembali menunda sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Jumhur Hidayat karena ahli bahasa yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sakit.

Jaksa penuntut umum (JPU) ke Majelis Hakim mengatakan ahli bahasa yang dijadwalkan hadir di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis, berhalangan hadir karena sakit.

Majelis hakim sebelum menutup sidang membacakan surat penetapan pengembalian tiga alat elektronik milik Jumhur yang sempat disita oleh jaksa.

Ia menambahkan suatu pernyataan dan ujaran juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika menimbulkan dampak, misalnya keonaran di tengah masyarakat.

Pegawai yang melakukan pemeriksaan forensik digital di Mabes Polri menggunakan perangkat Cellebrite untuk menganalisis data-data digital dalam kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat.