Dukcapil Sepakati Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indonesia
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama, tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik.
Penandatanganan ini dilakukan bersama dengan sejumlah perusahaan, antara lain PT Bank Artos, PT BNI (Bank Negara Indonesia), PT BNI PJAP, PT Bank Yudha Bhakti, PT Mitra Pajakku, PT Nebula Surya Corpora, PT Nodeflux Teknologi Indonesia, diadakan di Jakarta, 31 Desember 2019.
"Kerjasama yang dijalin oleh kami dengan para mitra kerja terpercaya dapat bertindak sebagai penyelenggara platform, dimana keamanan data tetap diutamakan dengan tidak diberikan dan disalahgunakan kepada pihak lain. Para mitra kerja terpercaya hanya diberikan akses untuk melakukan verifikasi data dengan menggunakan data Dukcapil. Untuk itu, sosialisasi pemanfaatan data menjadi prioritas kami dalam mengutamakan pelayanan yang aman dan terintegrasi kepada masyarakat luas," jelas Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Di mana program Digitalisasi Kelurahan diluncurkan? Di antaranya dengan meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan di Kantor Kecamatan Banyuwangi, Jumat (18/8).
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
Salah satu mitra kerja terpercaya dalam penandatanganan kerjasama yang dilaksanakan oleh Dukcapil adalah perusahaan anak bangsa bernama Nodeflux, perusahaan pertama berbasis Vision Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan yang berperan sebagai penyedia platform bersama untuk memberikan performa terbaik dalam pemanfaatan data tanpa resiko keamanan.
Sistem kerja yang masuk kedalam ranah kerja Nodeflux yakni memberikan performa teknologi canggih untuk melakukan proses verifikasi data yang memungkinkan tanpa adanya campur tangan manusia.
"Dalam kerjasama ini, tidak ada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan informasi lainnya yang keluar dari dari platform bersama. Dukcapil berperan penuh dalam pemegang keputusan, jika ada satu entitas memasukkan NIK-nya, kami akan mencocokkan dengan teknologi face recognition (pengenalan wajah) untuk memberikan kesimpulan akurasi dari NIK dengan wajah dari entitas tersebut. Saya bangga bahwa generasi muda Indonesia seperti Nodeflux, mampu menciptakan teknologi face recognition untuk bangsa Indonesia," jelas Zudan.
Verifikasi data yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk bidang perbankan dalam melakukan Electronic-Know Your Customer (E-KYC) telah mendapatkan perintah dari badan pemerintahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana seluruh lembaga perbankan harus melakukan verifikasi know your customer (KYC) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK.
Upaya yang dilakukan oleh Dukcapil dalam melakukan kolaborasi ini menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan keamanan dan perlindungan data, sehingga menghindari adanya fraud. Zudan berharap adanya keterbukaan dari masyarakat untuk mempercayakan fungsi dan tugas kerja dari Dukcapil untuk optimalisasi pelayanan masyarakat.
"Terima kasih atas kepercayaannya terhadap data dukcapil maupun dukungannya, agar apa yang dimiliki oleh bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Sehingga 266,5 juta data penduduk yang ada dalam database ini bisa kita kelola terus dengan penuh amanah," jelas Zudan.
Reporter magang : Roy Ridho (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Dukcapil Kemendagri melanjutkan kerja sama.
Baca SelengkapnyaDirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyoroti pentingnya gerakan ini sebagai wujud upaya meningkatkan layanan publik.
Baca SelengkapnyaIKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak meningkatkan pelayanan dan akses bagi masyarakat yang hendak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca SelengkapnyaKemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Baca SelengkapnyaHani Syopiar Rustam meminta dinas Dukcapil untuk menuntaskan perekaman KTP-el jelang Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaINA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Kebijakan Satu Data Indonesia.
Baca SelengkapnyaSeluruh caleg PDIP akan dikerahkan untuk menyosialisasikan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang menjadi terobosan pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya