Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware
Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi bersyukur data kependudukan tidak diintegrasikan dalam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Menyusul, adanya insiden serangan ransomware yang menyasar PDSN.
"Alhamdulillah data kita kemarin belum bergabung dengan PDN sementara," kata Teguh dalam acara Launching Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (8/7).
Terkait insiden serangan ransomware, Teguh menilai sebagai pembelajaran bersama akan pentingnya keamanan data penduduk.
Dengan ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
"Ini menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk terus berbenah dari sisi keamanan data," ucapnya.
Saat ini, data kependudukan dikelola secara mandiri oleh Ditjen Dukcapil yang tersebar di tiga lokasi.
Yakni, dua lokasi data center berada di Jakarta dan satu lokasi data center terletak di Batam.
Teguh menyebut, Dukcapil Kemendagri sendiri menjadi satu-satunya lembaga pengelola data kependudukan terbesar di Indonesia.
Hingga pertengahan 2023, terdapat sebanyak 280,7 juta penduduk Indonesia.
Adapun, jumlah penduduk tersebut mayoritas masih tersebar di pulau Jawa. Yakni, mencapai 56 persen dari total penduduk Indonesia.
"Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila roda perekonomian, kebutuhan uang itu, banyak di pulau Jawa," bebernya.
Sementara itu, jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman elektronik KTP mencapai 201 juta jiwa. Atau berkisar 97 persen dari total populasi yang memiliki usia wajib KTP.
"Jadi, hanya kurang sekian persen saja, rata-rata yang belum rekam ktp-elektronik di remote area yang infrastruktur agak sulit," pungkasnya.
