Isu Digitalisasi Jadi Pembahasan KTT Asean, Menkominfo Pamerkan UU PDP dan ITE

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan isu digitalisasi ekonomi dan pariwisata menjadi bahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Asean karena Indonesia telah memiliki regulasi digitalisasi ekonomi.

"Kita telah menyiapkan regulasi yang memadai. Saat ini kan kita sudah punya Undang-Undang PDP (Pelindungan Data Pribadi). Yang perlu kita tindaklanjuti adalah aturan turunan sehingga ada hal-hal yang lebih teknis bisa diatur dengan baik," kata Johnny dalam keterangan persnya, Jumat (12/5).

Selain UU PDP yang disahkan pada 20 September 2022 lalu, Pemerintah dan DPR RI tengah melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi itu, menurut Menkominfo ditujukan untuk memberikan keadilan dalam ruang digital.

"Saya tentu berharap dalam revisi terbatas undang-undang ITE itu betul-betul dikedepankan restorative justice untuk masyarakat. Namun, untuk tindakan-tindakan yang luar biasa seperti TPPO (tindak pidana perdagangan orang), janganlah pakai restorative justice karena itu sangat merugikan masyarakat," terang dia.

Menurut dia, aspek restorative justice memang dibutuhkan untuk mempertegas hal dan tujuan pengaturan ruang digital. Namun di sisi lain, pemerintah juga menambahkan isu perlindungan terhadap anak di ruang digital yang selama ini belum diatur diatur dengan jelas.

"Walaupun di UU PDP sudah ada tetapi belum meng-cover secara menyeluruh. Saya berharap bahwa revisi terbatas Undang-Undang ITE disamping kedepankan restorative justice, juga menyangkut perlindungan hak-hak anak dalam ruang digital," ungkapnya. (mdk/faz)