Lintasarta Dukung Penyediaan Teknologi Digital untuk Desa Wisata

Merdeka.com - Lintasarta, perusahaan total solutions Information and Communication Technology (ICT) di Indonesia, mendorong seluruh pemerintah daerah menggunakan teknologi digital dan membangun Desa Wisata berbasis Smart City dan Smart Tourism.

Ini perlu dilakukan untuk memudahkan para turis dalam mengakses wilayah pariwisata. Pada akhirnya ekonomi daerah akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Selama ini komitmen pemerintah dan operator membangun akses komunikasi dan internet sangat serius. Maka itu, mari berkolaborasi bersama untuk membangun pariwisata ekonomi Indonesia menjadi lebih pintar, kota demi kota, dan kita tingkatkan aktivitasnya bersama-sama, ” kata Presiden Direktur Lintasarta Arya Damar dalam acara Investor Daily Summit 2021, Kamis (15/7/2021).

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Pemalang Multi Agung Wibowo, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda.

Arya Damar menyampaikan teknologi, informasi, dan komunikasi merupakan komponen utama yang dibutuhkan untuk memasarkan industri pariwisata ke masyarakat secara lebih luas. Pada dasarnya, ICT sangat berperan dalam kemajuan pariwisata Indonesia karena mencakup tiga komponen, yakni infrastruktur, digitalisasi, dan smart city.

Pertama, komponen infrastruktur. Pemerintah membangun infrastruktur ICT hingga menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur BTS 4G dan VPS oleh Kominfo untuk melayani aplikasi terpusat kota dan kabupaten (shared-service infrastructure).

“Setelah infrastruktur dikembangkan, maka selanjutnya adalah mendorong digitalisasi,” ujarnya.

Kedua, mendorong digitalisasi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui penggunaan teknologi digital. Misalnya penggunaan QRIS untuk pembayaran tanpa kontak fisik (contactless payment), e-Perijinan, e-Planning, e-UMKM, e-Tourism, dan e-Farmer.

Ketiga, smart city, sistem kota cerdas mampu meningkatkan pelayanan dan menjadi alat bantu bagi para pembuat kebijakan (data driven decision making). Konsep Smart City juga mencakup implementasi business intelligence atau big data, melakukan data sharing yang dapat digunakan komunitas pengembang.

“Intinya, bagaimana mendigitalisasi infrastruktur, pemerintah, dan masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memperoleh solusi dalam mengembangkan sektor pariwisata,” katanya.

Beberapa teknologi pendukung digitalisasi tersebut memerlukan teknologi inti, yaitu Cloud. IDC memperkirakan penggunaan cloud pada seluruh sektor industri di Indonesia akan melesat menjadi Rp 27,3 miliar atau mencapai 201,8 persen pada 2025. Tercatat tingkat pertumbuhan tahun majemuk (CAGR) meningkat hingga 31,8 persen dari Rp 9,1 miliar pada 2021.

Demi berkontribusi dalam pengembangan industri pariwisata nasional, Lintasarta berupaya menunjang ICT di Indonesia melalui penyediaan cloud yang dapat digunakan oleh industri pariwisata. Sistem komputasi awan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan di sektor pariwisata, serta para wisatawan agar memperoleh kemudahan dalam berbagai akses saat menjalankan aktivitas pariwisata.

Lintasarta sebagai perusahaan ICT lebih dari 3 dekade membantu berbagai perusahaan untuk mengembangkan bisnis, memperkenalkan kembali solusi Cloud dengan nama Lintasarta Cloudeka.

Menurut Arya, Lintasarta Cloudeka merupakan penyedia Cloud karya anak bangsa nomor 1 di Indonesia yang dapat diandalkan untuk membangun dan memelihara kemitraan yang kuat guna meningkatkan bisnis lokal melalui penyediaan layanan Cloud yang menyeluruh.

"Cloudeka hadir untuk berkolaborasi bersama mulai dari start-up hingga perusahaan besar. Cloudeka lahir agar kita bisa membangun lebih baik, untuk Anda, untuk kita, dan untuk bangsa," ujar Arya.

Melalui penggunaan Cloud, para pengguna bisa menghasilkan aplikasi digital yang dapat digunakan untuk kemudahan aktivitas pariwisata baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan di sektor pariwisata. (mdk/sya)