Ogah Ikut Wajib Militer, Pria di Korsel Akali Negara dengan Sengaja Gemukkan Badannya

Usahanya untuk membuktikan bahwa tubuhnya tidak memenuhi syarat fisik untuk menjalani tugas wajib militer telah berhasil.

Beberapa negara memiliki peraturan khusus mengenai wajib militer bagi warganya. Salah satu negara yang menerapkan aturan ini adalah Korea Selatan.

Setiap pria sehat yang berusia antara 18 hingga 35 tahun di Korsel diwajibkan untuk menjalani wajib militer. Baru-baru ini, seorang pria berusia 26 tahun dijatuhi hukuman penjara karena berusaha menghindari kewajiban tersebut dengan cara meningkatkan berat badannya secara drastis.

Mengutip Oddity Central pada Rabu (4/12/2024), pria tersebut dinyatakan bersalah setelah pihak berwenang menemukan bukti bahwa dia dengan sengaja menggandakan asupan makanan untuk menambah berat badan. Tujuannya adalah agar tubuhnya dinyatakan tidak layak secara fisik untuk mengikuti wamil. Namun, alih-alih berhasil, upayanya justru berujung pada hukuman penjara selama satu tahun.

Kasus ini muncul kembali di tengah situasi darurat wajib militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024. Aturan wajib militer yang ketat seringkali memicu protes dan tindakan ekstrem dari para warganya, seperti yang dilakukan oleh pria ini.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pria tersebut awalnya memenuhi syarat untuk wamil pada tahun 2017. Namun, dengan berat badan mencapai 102,3 kilogram dan indeks massa tubuh 35,8 pada tahun 2023, ia dinyatakan tidak layak.

Upayanya yang dianggap sebagai bentuk kecurangan membuat pihak berwenang mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan hukuman.

Cara Menambah Berat Badan Agar Terhindar Wajib Militer

Seorang pemuda berusia 26 tahun mengubah pola makannya dengan cara menggandakan porsi dan meningkatkan asupan air sebelum menjalani pemeriksaan fisik. Ia merancang strategi ini bersama seorang teman yang kini juga terlibat sebagai terdakwa dalam kasus yang sama.

"Saya tidak pernah menyangka dia benar-benar akan melakukan rencana ini," ungkap teman tersebut saat persidangan berlangsung.

Untuk mencapai berat badan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer, pria tersebut menerapkan diet ketat. Indeks massa tubuh yang tinggi menjadi alasan utama bagi penolakannya untuk bergabung dengan dinas militer.

Namun, pihak berwenang mulai curiga terhadap peningkatan berat badan yang dianggap tidak wajar dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Investigasi yang dilakukan berhasil menemukan bukti bahwa rencana ini memang dirancang dengan sengaja untuk menghindari kewajiban dinas militer.

Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, pria tersebut dijatuhi hukuman satu tahun penjara, yang diikuti dengan masa percobaan selama dua tahun. Ini menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang konsekuensi tindakan yang diambil untuk menghindari tanggung jawab.

Korsel Terapkan Darurat Militer di Tengah Ketegangan Politik

Presiden Yoon Suk Yeol baru saja mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember 2024. Keputusan ini diambil sebagai reaksi terhadap ancaman yang muncul dari situasi politik di dalam negeri.

Oposisi yang dianggap memiliki dukungan dari Korea Utara dianggap sebagai ancaman serius bagi pemerintahan yang ada saat ini. Langkah ini menarik perhatian internasional, terutama mengenai dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kondisi demokrasi di Korea Selatan.

Keputusan untuk menerapkan status darurat ini kembali menegaskan pentingnya wajib militer dalam menjaga keamanan nasional. Ancaman yang terus-menerus dari Korea Utara menjadikan kebijakan ini sebagai salah satu prioritas utama negara.

Dengan situasi yang semakin tidak menentu, pemerintah merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk melindungi stabilitas dan kedaulatan negara.

Alasan Wajib Militer Diterapkan di Korea Selatan

Sejak terjadinya konflik dengan Korea Utara pada tahun 1950, Korea Selatan telah menerapkan wajib militer yang memiliki sejarah yang panjang. Ketegangan yang terus berlanjut membuat negara ini selalu siap dalam hal pertahanan.

Meskipun gencatan senjata dicapai pada tahun 1953, perjanjian damai tidak pernah terjadi, sehingga ancaman tetap ada. Salah satu alasan utama diberlakukannya kebijakan wajib militer adalah ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara.

Pria sehat yang berada dalam usia produktif diwajibkan untuk menjalani dinas militer minimal selama 21 bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan keamanan Korea Selatan di tengah situasi konflik yang rumit.

Namun, kewajiban ini sering kali menjadi bahan perdebatan, terutama di kalangan generasi muda. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa beban tersebut tidak adil, terutama di zaman modern yang menawarkan beragam peluang karier di luar dunia militer.

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan protes di kalangan pemuda yang ingin mengejar cita-cita mereka tanpa harus terikat dengan dinas militer. Dengan demikian, kebijakan wajib militer menjadi isu yang kompleks dan penuh tantangan di Korea Selatan saat ini.

Sanksi Bagi yang Sengaja Tidak Mengikuti Wajib Militer di Korea Selatan

Kasus seorang pria yang berusaha menaikkan berat badannya untuk menghindari wajib militer (wamil) bukanlah hal baru di Korea Selatan. Sejumlah orang telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari kewajiban ini, mulai dari mengajukan klaim kesehatan hingga berpindah kewarganegaraan. Meskipun demikian, mereka yang terbukti bersalah tetap menghadapi risiko hukuman penjara yang mengintai.

Pengadilan di Korea Selatan memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pria tersebut karena ia mengakui kesalahannya. "Kami mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal dan berjanji untuk menjalani wamil," jelas pihak pengadilan. Temannya yang terlibat dalam kasus ini juga hanya dijatuhi hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan.

Upaya untuk menghindari wajib militer sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Korsel. Banyak orang mendukung peraturan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh warga negara, sementara yang lain menganggap sistem tersebut terlalu kaku dan tidak fleksibel. Perdebatan ini mencerminkan pandangan yang berbeda tentang kewajiban militer dan hak individu di negara tersebut.